Hikam Nilai Al Zaytun Berbahaya, Negara Harus Bersikap

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pengamat politik dari President University, Muhammad AS Hikam menganggap bahwa persoalan yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaytun Indramayu tak bisa dianggap sepele. Apalagi ada dugaan bahwa Al Zaytun memiliki jaringan yang sangat luas dan berdampak pada destabilitas nasional.

“Eskalasi konflik horizontal antar ummat Islam di ponpes AZ D sangat berpotensi meluas melampaui batas-batas teritori wilayah tersebut. Jika Pemerintah terkesan abai atau hanya pasif saja, apalagi dicitrakan memihak kepada AZ, maka bisa saja ia akan menjadi sumber destabilisasi sosial dan politik, bahkan keamanan,” kata Hikam dalam keterangannya kepada Holopis.com, Jumat (23/6).

Hal ini menurut Hikam berdasarkan beberapa literasi yang menunjukkan, bahwa ada sindikat Negara Islam Indonesia (NII) yang menjadi penggerak dari yayasan atau lembaga yang menjadikan diri mereka sebagai sarana pendidikan keagamaan Islam.

“Jika asumsi bahwa AZ didukung oleh kelompok gerakan NII yang jelas memiliki jejaring di seluruh wilayah utama di negeri ini, dan mereka juga memiliki sumber daya ekonomi, politik, dan sosial yang lebih dari memadai, maka situasinya bisa lebih membahayakan,” ujarnya.

Apalagi ia mensinyalir bahwa gerakan yang mengakar dan meluas dari Yayasan Al Zaytun juga bisa memiliki pengaruh besar ke depannya. Bahkan lebih besar dan bahayanya ketimbang Organisasi Papua Merdeka (OPM) maupun Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sekalipun.

“Lebih-lebih jika landasan ideologi politik, religio politik gerakan ini juga dipertimbangkan pengaruhnya. Saya khawatir bahwa ancaman gerakan NII melalui AZ ini sangat kuat, luas, dan mendalam,” tandasnya.

“Jika dibandingkan dengan OPM atau GAM dan sejenisnya, AZ tampaknya akan lebih membahayakan. Bukan saja lingkup wilayahnya nasional, tetapi juga memiliki jangkauan internasional. Dan ini bukan cuma soal paham keagamaan, tetapi bahkan ideologi, politik, ekonomi, serta bukan tak (menutup) mungkin militer,” sambungnya.

Dengan demikian, ia menyarankan agar pemerintah menyikapi fenomena dan polemik Al Zaytun dengan tegas. Tidak boleh dianggap bahwa Al Zaytun sebagai fenomena angin lalu belaka.

“Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil di Indonesia tak bisa menganggap ini hanya sebuah fenomena sementara atau cuma permainan para elit jelang Pilpres dan Pileg saja. Ia adalah sebuah ancaman eksistensial terhadap NKRI,” pungkasnya.