JAKARTA, HOLOPIS.COM – Sejumlah pemuda dan kader HMI melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor sekretariat PB HMI di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan.
Dalam aksinya, mereka menuntut agar Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Maruf Amin mengundurkan diri dari jabatannya.
Menyikapi aksi unjuk rasa tersebut, aktivis sekaligus konten kreator, Ibrahim Malik Fatsey menyayangkan agenda unjuk rasa yang dilakukan oleh massa di bawah komando Abdul Muis Amiruddin, kader HMI yang mengklaim diri sebagai PJ Ketua Umum PB HMI.
Menurutnya, aksi tersebut justru melanggar protokol kesehatan karena menimbulkan kerumunan massa. Apalagi dalam aksi mereka, massa juga sama sekali tidak menjaga jarak.
“Kita lihat saja kondisi hari ini, masih darurat kesehatan nasional,” kata Ibrahim kepada wartawan, Jumat (6/8).
Di sisi lain, Ibrahim juga sangat mengkritisi aksi unjuk rasa bertemakan AgustusMerdeka itu. Ia menyebut massa yang dikoordinir oleh Abdul Muis dan kawan-kawannya bukanlah para kader HMI melainkan massa bayaran.
Apalagi, aksi tersebut dilakukan persis di depan kantor sekretariat PB HMI. Menurutnya, tindakan HMI kubu Abdul Muis malah merusak citra organisasi.
“Masak sekelas PB HMI demo bawa jenggo (sebutan massa bayaran -red). Ini malah ngerusak citra HMI sebagai organisasi intelektual,” tandasnya.
Karena jumlah kader HMI murni yang ikut melakukan aksi unjuk rasa lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah massa yang ia sebut jenggo itu, Ibrahim pun menilai aksi tersebut tidak bisa dikatakan sebagai aspirasi dan representasi dari HMI sebagai organisasi. Namun ada motif lain yang cenderung pribadi.
“Abdul Muis tidak merepresentasikan seluruh kader HMI alias klaim semata. Saya khawatir dan menduga bahwa Abdul Muis dan kawan-kawannya hanya ingin membuat keonaran dan provokasi kepada masyarakat semata,” ujarnya.
Jika memang itu tujuan utama dari gerakan demonstrasi di tengah pandemi seperti saat ini, serta saat diberlakukannya kebijakan PPKM sebagai upaya negara menanggulangi pandemi Covid-19, Ibrahim sepakat jika aparat keamanan memberikan tindakan tegas kepada Abdul Muis dan kawan-kawannya itu.
“Abdul Muis harus bertanggungjawab atas kerumunan di depan kantor PB HMI, ini perlu disikapi tegas,” tandasnya.
Perlu diketahui, bahwa Abdul Muis Amirruddin mengaku sebagai PJ Ketua Umum PB HMI. Sementara PB HMI secara konstitusional telah memiliki ketua umum hasil Kongres XXXI di Surabaya dengan terpilihnya Raihan
Ariatama.
Abdul Muis sempat mengeluarkan instruksi agar seluruh ketua Badan Koordinator (Badko) dan Ketua Cabang HMI di seluruh Indonesia untuk melakukan unjuk rasa mulai tanggal 6 sampai 13 Agustus 2021.
Kemudian, aksi puncaknya akan digelar pada tanggal 16 Agustus 2021 sebagai refleksi Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) ke 76 tahun.
