JAKARTA,HOLOPIS.COM- Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah pusat tidak selalu mengklaim kondisi ketersediaan vaksin di Indonesia dalam kondisi aman, namun kenyataan di lapangan tidak seperti itu.
Sebab, Puan mengungkapkan bahw selama ini dirinya kerap menerima laporan tentang keterbatasan stok vaksin di daerah. Akibatnya, proses vaksinasi menjadi tersendat atau bahkan terhenti.
Apalagi, kata Puan, pemerintah mengatakan saat ini total vaksin yang sudah beredar di daerah dan sebagiannya siap didistribusikan berjumlah 100,9 juta dosis vaksin.
“Jumlah stok vaksin itu seharusnya aman untuk beberapa waktu ke depan, tapi kalau ada laporan stok vaksin di daerah kosong, berarti ada yang harus dibenahi dalam sistem data stok vaksin,” kata Puan, Kamis (5/8).
Puan kemudian juga mendorong tidak boleh ada jeda waktu yang terlalu lama antara proses data stok vaksin yang riil di lapangan, dengan data stok yang dipantau di pusat.
“Jangan sampai nanti data stok riil vaksin di lapangan sudah habis, tapi data yang terpantau di pusat masih cukup. Jadi delay input datanya tidak boleh terlalu lama,” tegasnya.
Puan kemudian memberikan saran agar pemerintah pusat bisa membuat sebuah sistem yang terkoneksi secara real time. Sehingga data ketersediaan vaksin tersebut benar benar bisa terpantau secara cepat. Sebab dia mengklaim dengan sistem data stok vaksin yang baik tentu akan membantu mempercepat proses vaksinasi itu sendiri.
“Jadi jangan abaikan hal-hal teknis seperti ini. Kalau hal teknis menjadi kendala, segera diperbaiki,” pintanya
Meskipun begitu dia mengapresiasi kebijakan pemerintah yang semakin mempermudah warga untuk mendapat vaksinasi Covid-19. Sehingga dia pun berharap agar pasokan vaksin di daerah bisa tetap lancar nantinya.
“Kalau akses vaksin telah diperluas untuk warga yang belum punya NIK serta warga rentan, dan sebelumnya juga anak di atas 12 tahun sudah boleh divaksin, berarti sasaran vaksinasi semakin luas. Karena itu, pasokan dan distribusinya tidak boleh tersendat, justru harus semakin lancar,” pungkasnya.
