Jumat, 20 September 2024
Jumat, 20 September 2024

Bareskrim Dalami Laporan Terhadap Denny Indrayana soal Dugaan Pembocoran Rahasia Negara

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Penyidik Bareskrim Polri mulai mendalami laporan terhadap Denny Indrayana terkait dugaan pembocoran rahasia negara berupa putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang menyangkut sistem Pemilu.

Adapun laporan terhadap mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) tersebut telah diterima dengan laporan Polisi Nomor : LP/B/128/V/2023/SPKT/BARESKRIM POLRI pada Rabu (31/5) lalu, dengan pelapor atas nama AWW.

“Saat ini sedang dilakukan pendalaman oleh penyidik Bareskrim Polri,” kata Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Jumat (2/6).

Dalam laporan tersebut, kata Sandi, pelapor turut menyertakan barang bukti berupa satu bundel tangkapan layar unggahan akun Instagram @dennyindrayana99 dan satu buah flashdisk 16 GB warna putih bermerek Sony.

“Adapun saksi-saksi yaitu atas nama WS dan AF,” ucapnya.

Sebelumnya, Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) yang kini berprofesi sebagai Advokat, Denny Indrayana mengatakan, bahwa dirinya mendapat informasi MK akan mengabulkan gugatan Nomor 114/PPU/XX/2022 tentang sistem Pemilu.

Dikatakannya, MK sebagai lembaga penegak hukum tertinggi akan mengembalikan sistem Pemilu menjadi sistem proporsional tertutup atau sistem coblos partai.

“Pagi ini saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja,” tulis Denny, Minggu (28/5).

Mahfud MD yang menanggapi hal tersebut pun meminta Polri untuk turun tangan menyelidiki sumber informasi yang diterima Denny.

“Polisi harus selidiki info A1 yang katanya menjadi sumber Denny agar tak jadi spekulasi yang mengandung fitnah,” tegasnya.

Temukan kami juga di Google News lalu klik ikon bintang untuk mengikuti. Atau kamu bisa follow WhatsaApp Holopis.com Channel untuk dapatkan update 10 berita pilihan dari redaksi kami.

Rekomendasi

berita Lainnya
Related

Dugaan Kebocoran Data, DJP Imbau Wajib Pajak Jaga Keamanan Data

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah adanya dugaan kebocoran data pada sistem mereka. Hal itu sebagaimana disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti.

Jokowi Salahkan Keteledoran Manusia Penyebab Kebocoran Data Terjadi Lagi

Presiden Jokowi (Joko Widodo) menanggapi terjadinya kembali fenomena kebocoran data yang kali ini adalah data NPWP Kementerian Keuangan.

DJP Bantah 6 Juta Data NPWP Bocor

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah adanya dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Prabowo Gibran 2024 - 2029
Ruang Mula

Berita Terbaru