HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan sebuah fakta mencengangkan terkait dengan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Dari laporan yang didapatkan, hampir sebagian besar para korban TPPO tersebut ternyata justru marak terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan sudah masuk ke level darurat.
“Sangat darurat, karena dari laporan yang diterima terhitung dari tahun 2020, 2021 hingga 2022 jumlahnya ada sekitar 1.900 mayat pulang ke Indonesia dan yang paling banyak memang NTT,” kata Mahfud dalam pernyataannya di Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (1/6) seperti yang dikutip Holopis.com.
Oleh karena itu, dengan tugas barunya dari Presiden Jokowi untuk membentuk satuan tugas operasi khusus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dirinya menyiapkan rencana jangka pendek dan menengah.
“Untuk jangka pendek dalam waktu bulan Juni nanti sudah harus jelas pemetaan dan tahapan serta langkah-langkah yang akan diambil terkait pelaku-pelaku TPPO,” urainya.
Barulah rencananya di akhir Juni Jokowi akan melakukan pembahasan lanjutan mengenai progres serta langkah-langkah penanganan TPPO.
Sementara untuk jangka panjangnya, Mahfud mengungkapkan bahwa Kepala Negara rencananya akan memperbaharui peraturan Presiden tentang gugus tugas TPPO itu sendiri.
“Nanti akan ada perubahan struktur dan Kapolri akan menjadi ketua harian TPPO-nya,” imbuhnya.
Dia pun mengatakan TPPO itu sudah pasti ada sindikatnya, karena anehnya korban TPPO tinggalnya di NTT tetapi paspornya keluarnya di Pontianak atau keluar dari daerah yang lain.
“Tentu ini adalah sindikat. Nanti kita akan lihat dan akan kita perbaiki,” tutupnya.
