HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan kembali mendapat tugas baru dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni sebagai Ketua Satgas Percepatan Investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Dibentuk juga satu tim task force khusus (Satgas) yang diketuai oleh Bapak Menko Marves, Bapak Luhut,” kata Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Bambang Susantono dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Senin (15/5).
Bambang mengatakan, bahwa Luhut nantinya akan bertugas mengoordinir inter depth dan juga semua lembaga yang terkait. Sehingga ke depannya, proses dari percepatan investasi di IKN dapat berjalan dengan lebih baik dan efisien.
Adapun sampai saat ini, setidaknya sudah ada 209 investor yang telah menyatakan minatnya untuk berinvestasi di IKN melalui Letter of Interest (LoI).
“Saat ini sudah cukup banyak letter of interest (LoI) atau surat penegasan minat awal yang disampaikan kepada kami di Otorita IKN mengenai investasi,” tuturnya.
Dari 209 investor tersebut, setidaknya sudah ada 36 investor yang telah meningkatkan statusnya.
“Jadi sudah meningkat pada tahap selanjutnya dimana pembicaraan akan lebih detail karena data-data sudah kita pertukarkan dan selanjutnya biasanya kunjungan ke lapangan,” jelas Bambang.
Kemudian lanjut dia, para investor ini akan membuat studi kelayakan, lalu rencana bisnis yang akan diambil. Untuk realisasi investasinya sendiri kata Bambang, memang memerlukan proses yang panjang.
“Ini memang memerlukan waktu tetapi saya dengan Pak Dhony (Wakil Kepala OIKN) tadi diminta agar lebih mempercepat proses ini agar bisa terealisir apa-apa yang diinginkan oleh investor di lapangan sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan,” ucapnya.
Selain itu, untuk alur proses investasinya, Otorita IKN mendapatkan mandat untuk membentuk satu pintu yang di dalamnya terdapat kementerian/lembaga terkait. Salah satunya Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu).
“Jadi tadi diputuskan apa-apa yang menjadi masalah investasi ini kami diminta untuk membuat satu one stop SOP yang akan juga diikuti oleh kementerian/lembaga. Jadi satu pintu saja nanti investor (masuk),” terang Bambang.
