JAKARTA, HOLOPIS.COM – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa, core values Ber-AKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) dan employer branding Bangga Melayani Bangsa yang diluncurkan Presiden Jokowi. Dihar
“Pelayanan terbaik adalah bentuk paling nyata dari kehadiran negara terutama di situasi pandemi yang masih kita hadapi bersama saat ini. ASN harus proaktif dan jadi bagian terdepan dari solusi, terutama di tengah situasi pandemi ini,” ucap Puan di Jakarta, (28/7/).
Puan mengakui tidak mudah membangun ASN dan pegawai pemerintah yang memiliki jiwa melayani. Perubahan yang dilakukan bisa dimulai dari hal sederhana. Sambutan yang ramah dan layanan yang memudahkan, yang merupakan langkah awal ASN menjadi Pelayan Masyarakat.
“Bila semua elemen nilai-nilai itu benar-benar dijalankan, persoalan rakyat akan tertangani dengan lebih cepat dan lebih baik, Tapi itu harus terus didobrak. Biarpun perlahan tapi harus terus dilakukan dan diupayakan. Jangan mempersulit yang bisa dipermudah, termasuk soal layanan birokrasi,” Tegas Puan Maharani.
Ketua DPR RI juga mendukung seruan Presiden untuk para ASN agar terus berupaya meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan kemampuan beradaptasi untuk Masyarakat.
“Pelayanan yang baik harus dimulai dari pemahaman dan kemampuan yang baik dari yang memberikan layanan. Pelayanan harus pula kreatif dan mengedepankan antisipasi, pencegahan. Itu semua hanya bisa dilakukan saat ASN berinteraksi langsung dengan masyarakat, melihat persoalan di lapangan, dan berupaya menjadi bagian dari solusi,” lanjut Puan.
Sikap harmonisasi juga harus menjadi hal yang diupayakan bersama. Perbedaan pendapat harus mendapatkan titik tengah dan solusi yang pada akhirnya berorientasi pada pelayanan publik. Puan mengingatkan pula, pemerintah harus memastikan dukungan sarana, prasarana, dan juga regulasi untuk mewujudkan pelayanan optimal ASN.
“ASN adalah wajah pemerintah di pelayanan masyarakat. Jadilah wajah yang solutif, ramah, dan memberi kemudahan dalam pelayanan, Ini termasuk standar pelayanan, manajemen kinerja, penyederhanaan pelayanan birokrasi, serta peningkatan penegakan hukum dan aturan di bidang pelayanan publik,” tutup Puan.
