Jumat, 20 September 2024
Jumat, 20 September 2024

Wapres Ingatkan MUI Jangan Ada Pihak Manfaatkan Isu Covid Sebagai Ajang Ketidakpercayaan Pemerintah

JAKARTA, HOLOPIS. COM- Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengingatkan agar lembaga keagamaan Majelis Ulama Indonesia bisa ikut membantu pemerintah dalam penanganan pandemi covid-19.

Bahkan, Ma’ruf juga menegaskan, seluruh pengurus MUI mulai dari tingkat daerah sampai pusat harus seirama dan tidak boleh berjalan sendiri- sendiri.

“Seluruh jajaran majelis ulama dari pusat sampai daerah tidak boleh ada yang tidak sejalan. Ini adalah hal yang semua harus sama, semua harus mengambil peran aktif,” kata Ma’ruf saat menghadiri acara Milad MUI Ke-46, Senin (26/7).

Hal tersebut menurut Ma’ruf sesuai dengan ajaran agama yang diketahuinya. Termasuk tanggung jawab pemerintah dalam membantu penanganan pandemi.

“Bahwa tugas kita itu memang, kewajiban kita majelis ulama. Majelis ulama mempunyai kewajiban ganda masuliyah wathoniyah, tanggung jawab kenegaraan. Wa masuliyah dinniyah dan tanggung jawab keagamaan,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut Ma’ruf kemudian juga menegaskan agar MUI tidak berupaya melakukan seruan seruan ketidakpercayaan terhadap pemerintah akibat keterpurukan ekonomi di masa pandemi saat ini.

“Jangan sampai ada isu-isu dan jangan sampai ada kelompok yang menggunakan isu COVID dan kesulitan ekonomi dalam rangka membangun, mengobarkan distrust ketidakpercayaan kepada pemerintah ini kewajiban kita sebagai MUI, ” tandasnya.

Temukan kami juga di Google News lalu klik ikon bintang untuk mengikuti. Atau kamu bisa follow WhatsaApp Holopis.com Channel untuk dapatkan update 10 berita pilihan dari redaksi kami.

Rekomendasi

berita Lainnya
Related

Dugaan Kebocoran Data, DJP Imbau Wajib Pajak Jaga Keamanan Data

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah adanya dugaan kebocoran data pada sistem mereka. Hal itu sebagaimana disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti.

Jokowi Salahkan Keteledoran Manusia Penyebab Kebocoran Data Terjadi Lagi

Presiden Jokowi (Joko Widodo) menanggapi terjadinya kembali fenomena kebocoran data yang kali ini adalah data NPWP Kementerian Keuangan.

DJP Bantah 6 Juta Data NPWP Bocor

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah adanya dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Prabowo Gibran 2024 - 2029
Ruang Mula

Berita Terbaru