HOLOPIS.COM, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengatakan, bahwa pemerintah belum juga membayarkan selisih harga minyak goreng alias rafaksi dari program satu harga pada tahun 2022 lalu, yang totalnya mencapai Rp344 miliar.
Ketua Umum Aprindo, Roy Nicholas Mandey pun meminta pemerintah untuk segera membayarkan tunggakan ratusan miliar rupiah itu kepada 31 pengusaha ritel yang ikut serta melancarkan program satu harga tersebut.
Roy pun menegaskan, bahwa pihaknya akan mogok berjualan minyak goreng apabila tunggakan tersebut tidak segera dilunasi pemerintah.
“Sampai hari ini belum dibayar. Jika utang pemerintah ini tidak segera dibayar, Aprindo sudah beritikat untuk mengehentikan pengadaan minyak goreng premium kepada semua peritel (Aprindo),” ujar Roy dalam keteranganya yang dikutip Holopis.com, Kamis (13/4).
Sebagai informasi Sobat Holopis, program satu harga tersebut dilakukan oleh pemerintah bersama peritel mulai dari 19 Januari sampai dengan 31 Januari 2022.
Saat itu, para pengusaha ritel diminta pemerintah untuk menjual minyak goreng seharga Rp14.000 per liter. Padahal kala itu, harga minyak goreng berkisar antara Rp17.000-20.000 per liter.
Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 Tahun 2022, selisih harga atau rafaksi yang ada akan dibayarkan pemerintah pada 17 hari setelah program satu harga tersebut dilakukan.
Dengan demikian, seharusnya pemerintah telah membayarkan rafaksi tersebut adalah pada 17 Februari 2022 lalu. Namun, hingga saat ini, peritel tak kunjung menerima rafaksi yang telah dijanjikan tersebut.
Adapun terkait rencana mogok jualan minyak goreng tersebut, Roy menegaskan bahwa hal tersebut bukan sebagai ancaman. Pun mengenai hal tersebut, lanjut Roy, masih sebatas inisiasi dan masih dalam proses diskusi dengan anggota Aprindo sambil menunggu hasil tindaklanjut dari pemerintah.
Namun, jika apabila dalam waktu dekat pemerintah tidak segara membayar utangnya, Aprindo secara tegas akan menghentikan pengadaan minyak goreng premium secara otomatis di 48 ribu ritel Aprindo.
“Saat ini masih dalam proses diskusi dengan anggota. Tapi yang pasti secepatnya rencana ini akan kami laksanakan. Kalau dalam waktu dekat ini tidak kunjung dibayar juga, kami akan otomatis berhenti. Karena produsen migor itu kan punya tenaga kerja yang harus dibayar,” tegasnya.
