JAKARTA, HOLOPIS.COM- Upaya pemberlakuan PPKM Darurat di provinsi Jawa Barat dianggap masih belum maksimal dikarenakan masih tingginya mobilitas masyarakat di daerah tersebut.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin pun berharap agar seluruh stakeholder yang ada di Jawa Barat melakukan upaya tambahan demi menekan angka penyebaran COVID-19 di tanah pasundan.
“Sehingga untuk Provinsi Jawa Barat diperlukan upaya tambahan agar pelaksanaan pembatasan dapat lebih baik,” kata Ma’ruf, Kamis (22/7).
Ma’ruf juga mengatakan, dalam penerapan PPKM masih terdapat sektor esensial dan sektor kritikal yang beroperasi, salah satunya pedagang. Untuk itu, hal ini memerlukan pengaturan dan pengawasan yang ketat utamanya dalam penerapan protokol kesehatan agar tidak terciptanya cluster baru dari aktifitas niaga.
“Masalah pemberlakuan PPKM level, levelling. Maka untuk PKL (Pedagang Kaki Lima), Khusus PKL di pasar-pasar yang diberikan kesempatan untuk bisa berusaha, supaya jangan sampai ini prokes (protokol kesehatan) nya tidak diperhatikan. Perlu pengaturan dan perlu pengawasan supaya mereka bisa berdagang tapi tidak menjadi cluster Covid-19,” tukasnya.
Oleh karena itu, Ma’ruf kemudian kembali mengingatkan bahwa di tengah situasi pandemi yang sedang genting saat ini, kerja keras dan kerja sama sangat diperlukan. Koordinasi pun harus ditingkatkan agar tidak terdapat perbedaan data maupun perbedaan pandangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, sehingga seluruh masyarakat bisa mendapat perhatian dengan baik.
“Saya ingin mendorong dan menfasilitasi agar koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi. Saya juga ingin mengetahui bahwa semua pihak telah bekerja keras dan telah menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Tapi memang [mengatasi] pandemi perlu ekstra kerja keras dan kerja sama bahu membahu antara pusat dan daerah,” pungkasnya.
