HOLOPIS.COM, JAKARTA – Bupati Meranti, Muhammad Adil menjadi target operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (6/5) malam. Harta kekayaannya tercatat mencapai Rp4,7 miliar.
Sebagaimana dikutip Holopis.com dari laman resmi elhkpn.kpk.go.id, Jumat (7/4), Adil terakhir kali melaporkan harta kekayaannya ke KPK pada 29 Maret 2022 untuk periodik tahun 2021.
Dalam LHKPN itu, harta kekayaan Adil diketahui terdiri dari 73 jenis tanah dan bangunan yang diklaim hasil sendiri berada di sejumlah wilayah Kepulauan Meranti dan sejumlah wilayah lain di Provinsi Riau.
Untuk total harga tanah dan bangunan yang dimiliki Muhammad Adil itu terbilang cukup fantastis, yakni mencapai Rp4,3 miliar.
Selain tanah dan bangunan, Adil juga melaporkan 5 alat transportasi dan mesin berupa motor dengan nilai Rp174 juta, lalu harta kas dan setara kas sebanyak Rp 244 juta.
Dalam laporannya itu, Bupati Meranti Muhammad Adil mengaku tidak memiliki utang. Sehingga, total kekayaannya sebesar 4,7 miliar.
Diberitakan Holopis.com, Muhammad Adil terjaring KPK bersama puluhan orang lainnya, mulai dari pejabat strategis di lingkungan Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau hingga pihak swasta.
“Beberapa pihak sudah ditangkap di antaranya Bupati,” kata Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali FIkri dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Jumat (7/4).
Ali menuturkan, pihaknya akan segera memboyong Adil dan pihak-pihak lainnya yang ditangkap KPK ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan selanjutnya.
Adapun pemeriksaan tersebut adalah untuk menentukan status hukum kepada mereka yang terjaring OTT semalam.
Sebelumnya, nama Muhammad Adil sempat menghebohkan publik karena kisruh Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas (migas) di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau.
Pada Desember 2022 lalu, Adil menumpahkan kekesalannya kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Luky Alfirman. Dia kesal karana jumlah penerimaan DBH migas yang diperoleh pihaknya tidak sesuai dengan hasil produksi dan harga minyak saat itu.
Karena permasalahan itu, Adil sempat melontarkan pernyataan yang menohok terhadap pemerintah pusat yang dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dia menyebut, bahwa Kementerian yang dipimpin oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Inndrawati itu berisi iblis.
Tak hanya itu, ia juga juga sempat meminta pemerintah pusat untuk tidak lagi mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di Kepulauan Meranti. Dia bahkan mengancam akan bergabung dengan negara tetangga apabila daerahnya tidak kunjung mendapat DBH yang ia harapkan.
