JAKARTA, HOLOPIS.COM – Pemerintah mengklaim masih memiliki banyak biaya bantuan yang dimiliki, khususnya dana yang ada di daerah.
Presiden Joko Widodo pun menyayangkan ketika banyak alokasi anggaran bantuan untuk masyarakat tersebut yang belum terserap secara maksimal.
Padahal, selama pelaksanaan PPKM Darurat banyak warga yang keluhkan perekonomian mereka terganggu akibat kebijakan tersebut.
“Saya melihat, ini saya melihat angka-angka, ini yang berkaitan dengan dana UMKM, dana bantuan sosial, Dana Desa. Data yang saya terima untuk anggaran UMKM ada Rp13,3 triliun. Ini kita lihat untuk seluruh daerah, artinya 514 kabupaten/kota dan provinsi, [dari] Rp13,3 triliun yang dipakai baru Rp2,3 triliun. Padahal kita sekarang ini butuh sekali, rakyat butuh sekali, rakyat menunggu,” ungkap Jokowi, dikutip dari Setkab.go.id, Selasa (20/7).
Tak hanya itu, beberapa alokasi dana lainnya seperti dana perlindungan sosial ternyata juga masih banyak yang belum terserap secara maksimal.
“Perlindungan sosial (perlinsos), ada anggaran di catatan saya Rp12,1 triliun, realisasi juga baru Rp2,3 triliun, belum ada 20 persen semuanya, padahal rakyat menunggu ini. Kemudian juga Dana Desa, ini Rp72 triliun total, yang dipakai untuk BLT Desa itu Rp28 triliun. BLT Desa totalnya 28 triliun tetapi yang realisasi, yang dipakai baru Rp5,6 triliun, juga kurang dari 25 persen, ” jelasnya kembali.
Berdasarkan data tersebut, Jokowi kemudian memerintahkan seluruh kepala daerah serta jajaran Menteri yang terkait untuk segera memaksimalkan serapan anggaran untuk bantuan masyarakat tersebut.
“Ini yang saya minta semuanya dipercepat. Sekali lagi, dengan kondisi seperti ini, percepatan anggaran sangat dinanti oleh masyarakat. Sehingga saya minta ini agar segera dikeluarkan, ” tegasnya.
