Sabtu, 21 September 2024
Sabtu, 21 September 2024

KPU : Partai Prima Lolos Verifikasi Administrasi

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memeriksa berkas administrasi yang telah disampaikan oleh Partai Prima beberapa waktu lalu.

Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idham Holik mengatakan, dari berkas yang telah dikirimkan tersebut KPU pun menyatakan bahwa Partai Prima untuk saat ini sudah lolos di tahap awal.

“Iya, jadi Partai Prima telah diputuskan memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi administrasi,” kata Idham dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Sabtu (1/4).

Idham kemudian menjelaskan, KPU selanjutnya akan melakukan penentuan sampel dalam verifikasi faktual yang akan dilakukan mulai dari 1-19 April 2023 yang hasilnya akan disampaikan pada 21 April 2023.

“Kami juga pada hari ini akan melakukan verifikasi faktual kepengurusan parpol di tingkat pusat, dan selanjutnya dilaksanakan di KPU Provinsi, Kabupaten/Kota, dan KIP Aceh,” terangnya.

Partai Prima sebelumnya diketahui dinyatakan tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2024 oleh KPU. Partai Prima kemudian mengajukan gugatan ke PN Jakarta Pusat dan menghasilkan putusan memerintahkan KPU untuk menunda Pemilu 2024.

Kemudian, Partai Prima kembali mengajukan gugatan ke Bawaslu sebagai tindaklanjut putusan PN Jakpus dengan hasilnya memutuskan KPU untuk memberikan kesempatan Partai Prima untuk melakukan verifikasi ulang perbaikan.

Temukan kami juga di Google News lalu klik ikon bintang untuk mengikuti. Atau kamu bisa follow WhatsaApp Holopis.com Channel untuk dapatkan update 10 berita pilihan dari redaksi kami.

Rekomendasi

berita Lainnya
Related

Susi Bersyukur Philips Berhasil Bebas, Ucap Terima Kasih ke Jokowi-Prabowo dan TNI Polri

HOLOPIS.COM, JAKARTA - Bos Susi Air, Susi Pudjiastuti menyampaikan...

Pilot Susi Air Bebas dari Jerat Teroris Papua

Satgas Cartenz akhirnya berhasil membebaskan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens yang disandera oleh teroris Papua atau OPM kelompok Egianus Kogoya.

Bos Pajak Bantah Ada Kebocoran Data NPWP dari Sistem DJP

Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Suryo Utomo membantah adanya indikasi kebocoran dara langsung dari sistem di Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, utamanya perihal dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.
Prabowo Gibran 2024 - 2029
Ruang Mula

Berita Terbaru