Mahfud MD Tunjukan Info dari BIN, Usai Dilarang Umumkan Informasi Kementerian

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Mahfud MD mengatakan bahwa dirinya tidak dilarang untuk mengumumkan informasi terkait dengan transaksi janggal Rp 349 triliun.

Mahfud MD menjelaskan, informasi yang disampaikan tersebut merupakan data dari kementerian dan lembaga.

Hal tersebut disampaikan dalam RDPU dengan Komisi III DPR RI, pada hari Rabu 29 Maret 2023. Bahkan, Mahfud menantang Arteria Dahlan menyampaikan larangan yang sama kepada Kepala BIN, Budi Gunawan.

“Beranikah Saudara Arteria bilang kayak gitu kepada Kepala BIN Bapak Budi Gunawan. Pak Budi Gunawan anak buah langsung Pak Presiden, bertanggung jawab pada Presiden, bukan anak buah Menko Polhukam, tapi setiap minggu laporan resmi info intelijen ke Polhukam,”ujar Mahfud dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Rabu (29/3).

“Coba Saudara bilang pada Pak Budi Gunawan, Pak Budi Gunawan menurut UU, BIN bisa diancam 10 tahun, menurut Pasal 44. Kan persis yang Saudara baca kepada saya,” sambungnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mahfud juga menyampaikan jika laporan kementerian yang dipegangnya untuk bekerja antara lain dari informasi intelijen.

“Ini penting Saudara, karena apa? Karena saya bekerja berdasarkan info intelijen. Misal kayak gini, nggak saya bocorkan, tapi saya tahu besok akan demo di sana,” jelasnya.

Menko Polhukam merasa heran, kenapa ia dilarang untuk umumkan transaksi janggal Rp 349 triliun. Bahkan, Mahfud tunjukan sejumlah laporan dari BIN kepada anggota Komisi III DPR RI.

“Masa saya tidak boleh mengumumkan itu? Setiap malam saya dengan Pak Budi Gunawan, ini di-WA, ini info intelijen. ‘Pak besok tampaknya ada demo di sana, Pak’. Iya Pak sudah, itu korlapnya ini, ini, kekuatannya segini aja, cukup di polsek, cukup di polres, atau harus di mabes,” katanya.

Seelumnya diberitakan, Dalam RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) Komisi III DPR RI dengan Komite TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang), Rabu, 29 Maret 2023 sempat diwarnai protes oleh para anggota dewan.

Pasalnya, dalam RDPU tersebut tidak dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani yang merupakan anggota dari Ketua Komite TPPU. Sedangkan, Ketua TPPU Mahfud MD hadir langsung di ruang rapat.