HOLOPIS.COM, JAKARTA – Partai Buruh menyatakan dukungannya kepada Menko Polhukam, Mahfud MD yang menyatakam adanya transaksi janggal sebesar Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Salah satu bentuk dukungan Partai Buru, yakni dengan melakukan aksi di depan DPR saat Mahfud MD lakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI.
“Partai Buruh menyiapkan aksi dukungan di Gedung DPR RI dalam waktu dekat bersamaan dengan pemanggilan Bapak Mahfud MD Menkopolhukam,” kata Presiden Partai Buruh, Said Iqbal dalam konferensi pers yang dikutip Holopis.com, Selasa (28/3).
“Partai Buruh bersama konstituen buruh, ratusan orang bakal menggelar aksi depan Gedung DPR. Mendukung sikap tegas dan tidak bergeming Bapak Mahfud MD yang menyatakan bahwa terjadi transaksi janggal di Kemenkeu,” sambungnya.
Menurut Said Iqbal, apa yang diungkap oleh Mahfud MD merupakan pintu masuk bagi pemerintah untuk bersih-bersih terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
“Ini adalah pintu masuk bagi seluruh aparat pemerintah untuk bersih-bersih terhadap korupsi, terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU),” kata Said Iqbal.
Menurut Said Iqbal, apa yang dilontarkan oleh Mahfud MD harus segera ditindaklanjuti. Ia pun yakin, Mahfud MD bisa mempertanggung jawabkan pernyataannya tersebut.
“Kalau dia dinyatakan tidak tindak pencucian uang, tindak pidana korupsi kalau begitu apa? Mengapa tiba-tiba menciut, Menteri Keuangan mengatakan hanya sekitar tidak lebih dari puluhan triliun rupiah,” katanya.
“Partai Buruh sepakat dengan Pak Mahfud kalau begitu tidak mungkin seorang Mahfud Md guru besar hukum di Indonesia dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tanpa menelaah aspek hukum ketika mengeluarkan pernyataan,” katanya.
