JAKARTA, HOLOPIS.COM – Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kali Lima Indonesia (APKLI), Ali Mahsun Atmo menyampaikan bahwa kondisi para pedagang kaki lima saat ini semakin terjepit dengan kebijakan pemerintah yakni pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat (PPKM Darurat).
Apalagi di dalam kebijakan tersebut, ada pembatasan jam operasional kegiatan masyarakat yang membuat aktivitas para PKL sangat terbatas. Tak jarang tindakan tegas dan cenderung represif dari aparat menambah cerita pilu mereka.
“Kondisi PKL makin menjerit, banyak lapaknya di gusur. Bukan saja itu, barang dagangan mereka pun turut dibawa saat ada operasi justicia PPKM Covid-19,” kata Ali Mahsun kepada wartawan, Minggu (18/7/2021).
Ada juga kebijakan gugus tugas Covid-19 yang menerapkan kebijakan denda bagi pelanggar jam operasional PPKM Darurat kepada pedagang kecil pun banyak dikeluhkan.
“Di beberapa daerah divonis pengadilan denda yang sangat tidak manusiawi dan tidak adil, semisal tukang bubur dan pedagang bakso di Tasikmalaya didenda Rp 5 juta, juga di daerah lainnya. Lebih dari itu, di Gowa Sulawesi Selatan ada yang alami kekerasan dipukul Satpol PP,” jelasnya.
Padahal pekerjaan para PKL dan pedagang kecil mencari rezekinya cenderung harian. Jika mereka tidak bisa berjualan dan akses pekerjaannya sangat dibatasi sehingga mereka banyak yang terpaksa menjual aset-asetnya untuk bertahan hidup.
“Singkat kata, di saat tabungan mereka habis bahkan untuk makan sehari-hari saja harus jual aset atau pinjam ke sana kemari akibat 1 tahun 3 bulan di dera pandemi korona, pemberlakuan PPKM Darurat Covid-19 sangat memperberat beban mereka,” tandas Ali.
Kondisi sulit ini membuat rakyat kecil Indonesia khususnya pedagang kecil dan PKL di wilayah Jawa dan Bali dan beberapa provinsi lain di Indonesia banyak yang sudah mengibarkan bendera putih.
“Sebesar 60 sampai 70 PKL di wilayah Yogyakarta dan NTB gulung tikar, juga di wilayah lainnya seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten dan Jawa Timur. Saat ini kondisinya makin berat, rintihan dan jeritan mereka makin keras karena bebannya makin berat,” paparnya.
Ia menilai bahwa situasi ekonomi rakyat kecil sangat tercekik. Ia berharap pemerintah memperhatikan kesulitan hidup mereka. Di satu sisi mereka ingin mendukung upaya pemerintah menanggulangi pandemi Covid-19, namun di sisi lain mereka tetap harus bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan keluarga mereka.
“Kondisi ekonomi rakyat kecil saat ini berada di ambang batas lampu merah ekonomi rakyat. Pendekatan represif dan perlakuan yang sangat tak manusiawi dan tidak adil, serta kondisi hidup rakyat yang makin berat bisa menimbulkan gejolak sosial yang pada ujung dan akhirnya dapat sulit dikendalikan,” tegasnya. (MIB)
