HOLOPIS.COM, SITUBONDO – Pemerintah Kabupaten Situbondo menyatakan bahwa pihaknya tidak akan melakukan penutupan sejumlah lokalisasi prostitusi di wilayah mereka.
Kasatpol PP Situbondo, Buchari mengatakan, para Pekerja Seks Komersial (PSK) yang ada di daerah mereka hanya wajib mengikuti tarawih dan tadarus untuk menjadi izin mereka kembali beroperasi.
“Memang kami tidak melakukan penutupan secara resmi,” kata Buchari dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Sabtu (25/3).
Dimana diketahui sejumlah lokalisasi ilegal di Situbondo antaranya bekas lokalisasi Gunung Sampan (GS), Burnik, Bandengan, Nyiuran, maupun beberapa titik lainnya.
Tempat-tempat tersebut berada di wilayah Kecamatan Banyuglugur di sisi paling barat Kabupaten Situbondo hingga Asembagus di bagian timur.
Buchari pun menyatakan, para PSK itu bebas beroperasi di bulan Suci dan mereka hanya diwajibkan untuk mengikuti tarawih dan tadarus selama bulan ramadhan di musala yang berada di sekitar tempat mereka biasanya mangkal.
“Mereka sudah kami lakukan pendataan. Nanti sebagai dasar untuk melakukan monitoring dan pengecekan,” tukasnya.
Buchari pun mengklaim, aturan tersebut sudah sejak jauh hari disosialisasikan kepada para PSK tersebut. Sehingga jika ada yang melanggar, akan ada konsekuensi yang mereka terima.
“Memang tidak ada tindakan langsung menutup lokalisasi. Tapi mereka wajib tarawih dan tadarus,” tegasnya.
Menurutnya, pihaknya sudah menyiapkan sanksi kepada para PSK yang melanggar aturan tersebut. Yaitu langsung membawa ke kantor Satpol PP untuk dilakukan pembinaan, maupun menutup lokalisasinya.
“Kami persuasif dulu. Kalaupun akan ada tindakan, sifatnya bertahap. Yaitu mereka harus ikut tarawih dan tadarus. Kalau melanggar kesepakatan, baru kami akan bertindak tegas,” pungkasnya.