HOLOPIS.COM, MELBOURNE – Menko Polhukam, Prof Mohammad Mahfud MD menyampaikan, bahwa dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun di yang bergulir di Kementerian Keuangan saat ini masih diproses. Dalam perkara itu, ia juga menyatakan bahwa dirinya dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak sedang berkonflik, justru keduanya bekerjasama untuk mengungkap informasi tersebut.
“Saya dan Bu Sri Mulyani kompak karena memang sama-sama kami ini bertekad memperbaiki birokrasi kita dari korupsi. Bu Sri Mulyani sudah bekerja habis-habisan menata negara ini agar bebas dari korupsi. Kita kerja bareng,” kata Mahfud di Konsul Jenderal RI di Melbourne, Australia, Kamis (16/3) seperti dikutip Holopis.com.
Penjelasan itu disampaikan oleh Menko Mahfud MD untuk merespons pertanyaan Ketua Indonesia Diaspora Network Melbourne, Diana Pratiwi di dalam forum yang dipandu oleh Konsul Jenderal RI di Melbourne, Kuncoro Waseso.
Diakui Mahfud, perkembangan isu ini semakin positif. Kata Mahfud, dugaan ini bukan tindak korupsi dan juga bukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
“Tetapi itu apa namanya, kalo ada belanja aneh, ada transaksi aneh kok, bukan korupsi, bukan TPPU. Itu yang akan nanti saya jelaskan bersama Bu Sri Mulyani. Tetapi saya tidak bisa menjelaskan di sini. Itu tidak boleh, dan tidak etis,” papar ya.
Ditegaskannya, dengan niat baik Menko Polhukam dan Menkeu, isu ini akan selesai dengan tuntas. Mahfud yang juga Ketua Komite Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) menegaskan, masalah ini tidak boleh berhenti begitu saja.
Persoalan ini harus dijelaskan kepada publik. Oleh karena itu, sepulang dari kunjungan kerja di Australia Senin pekan depan, Mahfud sudah mengagendakan rapat dengan PPATK dan Kementerian Keuangan untuk membuat terang masalah ini.
“Bu Sri Mulyani dan saya teman baik dan selalu bicara bagaimana menyelesaikan persoalan. Sesudah saya pulang ke Indonesia, yang katanya itu bukan korupsi, bukan TPPU terus apa, angka yang jelas sekian itu apa, nanti kita jelaskan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan akan menindaklanjuti temuan transaksi senilai Rp300 triliun yang diduga janggal di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai (DJBC).
Hal ini disampaikan oleh Sri Mulyani saat mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Solo, Kamis (9/3) bersama dengan Presiden Joko Widodo.
