HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengumumkan siapa saja calon presiden (capres) hingga calon legislatif (caleg) yang sampai saat ini belum melapor pajak.
Namun sebelum itu, Tito mengimbau seluruh capres hingga caleg yang akan bertarung di Pemilu 2024 mendatang, untuk patuh dalam membayar pajak, yang merupakan sumber pendapatan negara. Imbauan itu disampaikan Tito di tengah ramainya berbagai kasus yang menyeret para pejabat meupun pegawai di DJP Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Tentu dari pemerintah mengimbau kepada para calon, baik kepala daerah, nasional, maupun legislatif ini untuk patuh terhadap kewajiban pajaknya,” imbaunya dalam konferensi pers bersama Wakil Presiden (Wapres) yang dikutip Holopis.com, Senin (13/3).
Mantan Kapolri itu pun menyatakan dukungannya terhadap transparansi pengelolaan pajak di Indonesia.
Dia kemudian meminta DJP Kemenkeu, selaku pihak yang bertugas mengelola pajak, untuk membuka data capres hingga caleg yang belum melaporkan pajaknya.
“Kewajiban pajak ini kalau bisa dibuat transparan, Ditjen pajak Kementerian Keuangan juga bisa menyampaikan calon mana yang sudah melapor, calon mana yang belum melapor, shingga ini akan menjadi gelombang besar yang memacu kepatuhan pajak,” kata Tito.
Selain untuk memacu kepatuhan pajak masyarakat, transparansi kepatuhan pajak para capres hingga caleg, menurut Tito, juga bisa menjadi acuan masyarakat dalam memilih calon pemimpin, serta wakil mereka di Parlemen.
Lebih lanjut, Tito mengaku paham bahwa persoalan pajak saat ini menjadi masalah yang besar bagi seluruh bangsa Indonesia. Namun dia meyakini, Pemerintah melalui Kemenkeu dapat menjaga amanat rakyat dalam mengelola uang pajak.
“Kita yakin pemerintah memiliki etikad baik untuk warga taat pajak dengan menggunakan pajak seefektif mungkin,” pungkasnya.