HOLOPIS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Umum DPP Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA), Fahri Hamzah memberikan dukungan moril kepada Menko Polhukam Mahfud MD tentang data transaksi mencurigakan sebesar Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan.
“Apa kabar prof Mahfud MD ? Urusan saya cuman Rp30 M belum kelar pak. Sekarang muncul urusan Rp300 T. Ikut prihatin,” kata Fahri dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Minggu (12/3).
Ia meminta agar Mahfud MD tetap berada pada garis kebenaran jika data Rp300 Triliun itu benar adanya. Sebab, perjuangan itu bisa jadi semata demi kepentingan rakyat dan perbaikan lembaga negara.
“Hak saya boleh saja diabaikan, tapi hak rakyat jalankan. Maju terus Prof,” tegasnya.
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD membocorkan adanya dugaan transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan, terpatnya di dua direktorat jenderal, yakni Pajak dan Bea Cukai.
“Saya sudah dapat laporan terbaru tadi pagi, malah ada pergerakan mencurigakan senilai Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan,” kata Mahfud MD beberapa waktu yang lalu.
Mahfud menyebut bahwa laporan yang ia terima itu berasal dari Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK). Bahkan data itu kata Mahfud sudah diserahkan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana kepada Kementerian Keuangan RI.
“Kemarin ada 69 orang dengan nilai hanya enggak sampai triliunan, ratusan miliar. Hari ini sudah ditemukan lagi kira-kira Rp300 triliun. Itu harus dilacak, dan saya sudah sampaikan ke Bu Sri Mulyani (Menkeu), PPATK juga sudah menyampaikan,” jelasnya.
Sayangnya, di dalam konferensi pers bersama Mahfud MD, Sri Mulyani membantah mengetahui adanya transaksi mencurigakan tersebut.
“Mengenai Rp300 triliun, sampai siang hari ini saya tidak mendapatkan informasi Rp300 triliun itu ngitungnya dari mana, transaksinya apa saja, siapa saja yang terlibat,” kata Sri Mulyani kemarin.
Pun demikian ia mengakui bahwa sudah mendapatkan surat resmi dari PPATK terkait dengan potensi transaksi mencurigakan itu. Hanya saja kata Sri Mulyani, di dalam surat itu sama sekali tidak tercantum nominal dan aliran transaksinya.
Dan ia pun menantang agar Kepala PPATK terbuka saja dengan data tersebut. Jika memang bisa dikonsumsi publik, maka sebaiknya dibuka secara jelas dan detail.
“Di surat yang Pak Ivan sampaikan ke saya hari Kamis, surat tersebut menyangkut jumlah surat yang disampaikan PPATK kepada kami, dan list dari kasusnya, tidak ada angka rupiahnya,” terangnya.
