HOLOPIS.COM, JAKARTA – Subsidi kendaraan listrik yang diberikan oleh pemerintah, bisa memicu banyak permasalahan. Mulai dari rentan penyelewengan anggaran hingga kemacetan.
Menurut pengamat Transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata (UNIKA) Semarang, Djoko Setijowarno. Pemerintah Indonesia masih belum belajar banyak, dari kebijakan kendaraan listrik di luar negeri.
Djoko menambahkan, pembenahan transportasi umum jadi penting. Karena, subsidi kendaraan listrik ini bisa jalan dengan baik saat moda angkutan umum sudah dibenahi.
“Indonesia belajar dari luar negeri hanya sepenggal-sepenggal, tidak menyeluruh. Di luar negeri, angkutan umum sudah bagus baru kebijakan mobil listrik dibenahi, dan targetnya bukan motor listrik,” katanya dalam keterangan yang dikutip Holopis.com, Minggu (12/3).
Jika transportasi sudah dibenahi, menurut akan menekan emisi udara, mereduksi kemacetan lalu lintas, menurunkan angka kecelakaan hingga menekan inflasi di daerah.
Subsidi kendaraan listrik yang nilainya hingga triliunan rupiah, menurut Djoko bisa dialokasikan untuk pembenahan transportasi angkutan perkotaan di 20 kota di Indonesia.
“Program subsidi kendaraan listrik ini rawan penyalahgunaan. Oleh sebab itu, KPK harus mengawasi sejak awal digulirkan,” tegas pria yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat.
Sebagai solusi untuk membenahi transportasi di Indonesia, Djoko mengungkapkan, pemerintah harus benahi moda angkutan umum yang sudah ada. Selain itu program yang sudah ada, seperti TEMAN BUS di 11 kota di Indonesia perlu dimaksimalkan lagi.
Karena, dengan program tersebut sebanyak 62 persen pemilik motor beralih menggunakan bus umum. Adapun perinciannya, 45 persen digunakan pelajar, kemudian 38,5 persen masyarakat umum, 15,5 persen lansia, dan satu persen disabilitas.
“Di Indonesia banyak orang pintar, jauh lebih pintar dari beberapa negara di Asia Tenggara, tetapi Indonesia tidak pernah bisa buat kebijakan yang cerdas,” pungkasnya.
