HOLOPIS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menyoroti rencana Menteri BUMN, Erick Thohir yang akan melakukan Initial Public Offering (IPO) PT Pertamina Geothermal Energy (PGE).
Mulyanto menilai, rencana IPO dari sub holding PGE sangat berisiko bagi keuangan negara. Sebab, aset negara dari BUMN Pertamina dialihkan kepada swasta dan menjadi milik swasta.
“Apalagi setelah itu dijual ke publik melalui IPO,” kata Mulyanto sebagaiman dikutip Holopis.com dari laman resmi dpr.do.id, Senin (27/2).
Selain itu, dia juga menyoroti beredarnya kabar bahwa kepemilikan saham untuk masyarakat dibatasi maksimal hanya 25 persen. Sementara sisanya akan dialokasikan bagi investor institusi, termasuk kepada perusahaan asing.
“Model IPO seperti itu sangat berbahaya karena dapat membuka pintu privatisasi dan melanggar prinsip-prinsip bernegara terkait pengelolaan sumber daya alam. Karena sesuai Undang-Undang Panas Bumi, sumber daya panas bumi ini dikuasai oleh negara. Pertamina sebagai badan usaha milik negara diberikan mandat untuk pengusahaannya,” jelas politisi PKS tersebut.
Sesuai dengan konstitusi, pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) harus dioptimalkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui badan usaha milik negara. Bukan malah diprivatisasi dan dijual kepada pihak swasta.
“Klausul tersebut diturunkan dari konstitusi yang mengamanatkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat,” pungkas Mulyanto.
