HOLOPIS.COM, JAKARTA – Tercatat waktu masih menunjukkan bulan Februari 2023, namun pemerintah sudah membahas arah kebijakan makro ekonomi dan kebijakan fiskal (KEM-PPKF) tahun 2024.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa pembahasan lebih awal tersebut dilakukan agar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024 semakin matang, mengingat tahun depan pesta demokrasi yakni Pemilu.

“Pembahasan KEM-PPKF ini dilakukan lebih awal untuk kemudian dimatangkan dan dikonsultasikan bersama DPR dalam proses penyusunan APBN 2024,” kata Sri Mulyani sebagaimana dikutip Holopis.com dari unggahan di akun Instagram pribadinya @smindrawati, Senin (20/2).

Pada tahun 2024, dikatakan Sri Mulyani, penggunaan APBN akan difokuskan untuk penurunan angka kemiskinan ekstrem hingga ke level 0 persen, dan kemiskinan headline di rentang 6,5-7,5.

Selain itu, penggunaan APBN 2024 juga akan difokuskan pada penurunan stunting (ketimpangan gizi) hingga di angka 3,8 persen.

“Untuk mencapai target tersebut, fokus alokasi anggaran sudah akan dimulai sejak tahun ini,” terang mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut.

Meski begitu, Sri Mulyani menegaskan, bahwa pihaknya masih akan terus berfokus pada pembangunan infrastruktur sebagaimana yang telah dijalankan di tahun sebelum-sebelumnya.

“Pemerintah juga akan terus berfokus pada pembangunan infrastruktur karena ini akan meningkatkan produktivitas dan daya saing dari perekonomian Indonesia,” tegasnya.

Tak sampai di situ, pemerintah juga terus berupaya menarik minat investor untuk berinvestasi di Indonesia melalui berbagai insentif, seperti insentif perpajakan.

Awal Tahun 2024 nanti, pemerintah memproyeksi defisit Indonesia tetap menurun pada level 2,16 persen hingga 2,64 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

“Dengan landasan ini, kita akan tetap menjaga kondisi perekonomian Indonesia yang sedang baik dan kuat ini ke depannya,” harapnya.