HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra memberikan kritikan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres KH Ma’ruf Amin. Kritikan itu adalah tentang persoalan hukum di Tanah Air.
“Pembangunan yang paling lemah pada masa pemerintahan Jokowi adalah sektor hukum,” kata Yusril dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Senin (6/2).
Menurutnya, Presiden Jokowi harus bisa memastikan bahwa semua instrumen hukum di Indonesia bisa menegakkan keadilan dengan sebaik-baiknya.
Sebab kata Yusril, persoalan penegakan hukum adalah fundamentalitas dari penanganan ketatanegaraan di Indonesia.
“Keadilan dan kepastian hukum seperti makin menjauh. Padahal ini adalah masalah paling fundamental bagi sebuah negara,” ujarnya.
Lemahnya penegakan hukum yang berkeadilan bisa menjadi bom waktu bagi Indonesia dan pemerintah sendiri. Hal ini karena gejolak masyarakat yang semakin liar sangat mungkin terjadi yang merasa tidak puas.
“Kalau keadilan tidak ada, yang kuat menang, yang lemah tersingkir dan terabaikan, maka ketidakpuasan akan menumpuk di mana-mana,” tuturnya.
“Ketidakadilan masalah pertanahan, ketika yang kuat selalu menang dan yang lemah alias rakyat kecil selalu kalah, maka kekecewaan akan semakin menjadi-jadi,” pungkasnya.
