HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menceritakan perihal sulitnya mengelola keuangan negara di masa pandemi Covid-19. Pasalnya, anggaran untuk penanganan Covid-19 melonjak hingga setara dengan anggaran pembangunan 2 (dua) Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sejak tahun 2020 di awal pandemi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) harus memutar otak dan merombak ulang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah didesain sebelumnya, karena perputaran roda perekonomian yang mandek akibat pandemi Covid-19.
“Bagaimana pandemi betul-betul mengubah kebijakan fiskal kita dan pembahasan mengenai fiskal itu banyak sekali di tempatnya Kantor Menko,” ujar Sri Mulyani dalam acara Rakornas Transisi Penanganan Covid-19 di Gedung AA Maramis, Jakarta, Kamis (26/1).
Saat itu, defisit APBN awalnya didesain di angka 1,76 persen dari produk domestik bruto (PDB) atau Rp307,2 triliun. Namun dengan keadaan perekonomian saat itu, mustahil untuk bisa mencapai target. Sehingga pemerintah pada akhirnya menerbitkan Perppu Nomor 1 tahun 2020 supaya defisit APBN bisa dinaikkan di atas 3 persen.
Melalui Perpres Nomor 54 Tahun 2020, defisit APBN yang awalnya dirancang 1,76 persen langsung melonjak menjadi 5,07 persen atau senilai Rp852,9 triliun. Kebutuhan pembiayaan yang sebelumnya didesain hanya Rp741,8 triliun pun melonjak menjadi Rp1.439,8 triliun.
Tak berselang setahun, Sri Mulyani mengatakan, APBN kembali dirombak melalui Perpres Nomor 72 Tahun 2020 dengan defisit menjadi 6,34 persen atau senilai Rp1.039,2 triliun. Kebutuhan pembiayaan juga melonjak menjadi Rp1.645,3 triliun atau Rp900 triliun dari rencana awal APBN 2020.
“Jadi naiknya hampir 2,5 kali lipat dan kebutuhan pembiayaan kita mencapai Rp1.600 triliun yang itu saya sampaikan kepada presiden Rp900 triliun pembiayaan meningkat itu udah dapat 2 IKN Pak, saya sampaikan kepada Bapak Presiden. Hanya dalam satu tahun kita meningkat,” ujar Sri Mulyani.
Namun Sri Mulyani menegaskan, bahwa persoalan yang dihadapi Indonesia di masa pandemi tak bisa diselesaikan hanya dengan menaikkan angka defisit APBN. Dengan semakin besarnya kebutuhan pembiayaan anggaran itu, pemerintah harus gencar mencari dananya.
Masalahnya, lanjut dia, kondisi pasar surat berharga negara ataupun pasar modal pada saat itu masih sangat bergejolak. Sehingga sangat menyulitkan pemerintah dalam mendapatkan pembiayaan.
“Persoalannya bukan masalah tambah defisit, kemudian kita bisa dapat pendanaan. Waktu itu juga capital market, bond market, semuanya juga dalam situasi yang sangat-sangat volatile sehingga waktu kita butuh banyak situasi di dalam bond market dan capital market itu sangat tidak kondusif,” ucap Sri Mulyani.
Akhirnya, pemerintah harus mencari pembiayaan dari Bank Indonesia dengan skema berbagi beban atau burden sharing. Pembiayaan itu digelontorkan BI melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) I, II, dan III.
Sri Mulyani menegaskan, bahwa SKB tersebut telah berakhir pada tahun 2022 lalu, dan tidak dilanjutkan lagi di 2023 ini.
“Kita sudah menyampaikan tidak boleh dalam situasi pandemic alasan tidak bisa melakukan tindakan apapun hanya karena enggak ada uang, karena itu akan pasti memperburuk. Jadi waktu itu berapapun yang dibutuhin kita akan sediakan,” pungkasnya.
