HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati memastikan sejumlah program bantuan sosial (bansos) tidak akan berlanjut lagi di tahun 2023 ini.
Sejumlah bansos tersebut, diantaranya yakni Bantuan Langsung Tunai Minyak Goreng (BLT Minyak Goreng), Bantuan Subsidi Upah (BSU), hingga Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW).
“Beberapa anggaran 2022 tidak diteruskan, seperti tahun lalu ada bantuan minyak goreng, bantuan subsidi upah, bantuan pedagang kaki lima itu di redesain tergantung kementerian-kementerian dan lembaga,” terang Sri Mulyani dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Jumat (20/1).
Sri Mulyani menjelaskan, bahwa penghapusan sejumlah program bansos yang diberikan pada saat Pandemi Covid-19 itu dilakukan karena situasi yang tak lagi relevan dengan situasi sekarang ini, dimana Pandemi Covid-19 sudah mulai mereda dan harga minyak goreng di pasaran pun sudah turun.
“Tahun 2022 kemarin situasinya memang masih pandemi yang banyak dan ada guncangan-guncangan seperti harga minyak goreng naik. Jadi, ada beberapa anggaran 2022 yang tidak diteruskan,” ucapnya.
Meski begitu, Sri Mulyani memastikan pagu anggaran untuk sektor perlindungan sosial (perlinsos) di tah 2023 akan tetap senilai Rp476 triliun. Menurutnya, angka ini relatif tidak berbeda jauh dibandingkan APBN 2022 untuk menghadapi dampak pandemi Covid-19 maupun gejolak ekonomi global.
“Jumlah (anggaran perlindungan sosial/perlinsos) Rp476 triliun relatif sama dengan tahun 2022,” tutur Sri Mulyani.
