HOLOPIS.COM, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres), Ma’ruf Amin angkat bicara terkait kebijakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang boleh menjadi panitia penyelenggara Pemilu 2024. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak masalah karena hanya sementara.
Namun Ma’ruf mengingatkan, bahwa kebijakan tersebut diperuntukkan bagi daerah-daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia (SDM) sesuai kualifikasi, seperti daerah terluar, tertinggal, terdepan (3T).
“Keterlibatan ASN itu memang untuk daerah-daerah yang memang sulit untuk merekrut masyarakat sipil, sehingga ketika itu ada kesulitan, maka ASN ini menjadi semacam petugas ad hoc,” kata Ma’ruf Amin sebagaimana dikutip Holopis dari keterangan pers, Sabtu (14/1).
Salain itu, Ma’ruf juga turut menegaskan bahwa netralitas dalam Pemilu juga mengikat bagi panitia penyelenggara pemilu. Sehingga, seorang ASN yang menjadi panitia pemilu akan tetap terjaga netralitasnya.
“Sebagai penyelenggara kan memang harus netral. Jadi kalau penyelenggara itu tidak harus kemudian dia tidak netral, tetap netral, dan sifatnya juga ad hoc. Nanti selesai dia kembali menjadi ASN,” tutur Ma’ruf.
Diberitakan Holopis.com sebelumnya, Ketua KPU, Hasyim Asyari memperbolehkan ASN, baik yang ada di perangkat desa, pendamping program keluarga harapan (PKH) hingga guru honorer untuk menjadi panitia penyelenggara Pemilu 2024.
Hal itu disampaikan Hasyim karena secara regulasi, tidak ada aturan baik itu yang melarang ASN untuk menjadi panitia Pemilu.
“Menurut UU ASN, PNS dan juga peraturan pemerintah manajemen PNS, itu juga ditentukan kalau ada PNS yang menjadi komisioner, menjadi hakim, apapun jenis hakimnya itu diperbolehkan, dengan mekanismenya mengajukan pemberhentian sementara,” kata Hasyim, Rabu (4/1) lalu.
Hasyim mengatakan, bahwa dalam aturan ASN hanya tidak boleh menerima dua gaji dari dua pekerjaan yang berbeda. Sedangkan insentif untuk petugas panitia Pemilu bukan gaji, melainkan honorarium karena hanya sementara.
