HOLOPIS.COM, JAKARTA – Agenda Ijtima Ulama Nusantara yang diselenggarakan oleh Dewan Syuro DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hanya untuk memberikan fasilitas narasi agar Muhaimin Iskandar yang notabane sebagai Ketua Umumnya itu untuk maju dalam bursa Pilpres 2024.
Hal ini seperti disampaikan oleh Wakil Sekretaris Dewan Syuro PKB, Maman Imanulhaq. Ia mengatakan bahwa salah satu rekomendasinya ialah mendukung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin untuk maju sebagai calon presiden (capres) 2024.
“Ada masukan-masukan penting dari para peserta, dari Pak Kiai dan Bu Nyai, ini tentang kriteria kepemimpinan di 2024, yaitu soal kecerdasan, soal amanah, soal kemampuan komunikasi, terutama salah satu yang kita kritisi adalah soal komunikasi kepada publik yang lebih transparan,” ujar Maman dalam konferensi pers di Hotel Millenium, Jakarta Pusat seperti dikutip Holopis.com, Sabtu (14/1).
Agenda Ijtima Ulama Nusantara itu memang sengaja diarahkan agar para ulama nusantara seolah-olah mendukung Cak Imin untuk maju menjadi Capres ataupun Cawapres, berdasarkan hasil koalisi nanti yang akan terbangun.
“Tapi kami tidak menentukan siapa, tapi lebih jelas Ijtima Ulama ini mengamanatkan kepada Gus Muhaimin untuk menentukan siapa dan kami tetap mendukung Gus Muhaimin tetap capres atau cawapres di kepemimpinan nasional di 2024,” sambungnya.
Lebih lanjut, Maman menjelaskan bahwa Ijtima’ Ulama Nusantara juga disepakati akan menjadi forum yang mewadahi seluruh Kiai terkait perpolitikan di Indonesia. Para peserta Ijtima’ Ulama Nusantara itu akan diproyeksikan sebagai juru kampanye nasional untuk Cak Imin.
“Yang kedua, kita akan melakukan pemasukan-pemasukan publik melalui para Kiayi, para ibu Nyai ini sehingga keputusan yang paling penting adalah di sini semua peserta dari Ijtima Ulama Nusantara ini menjadi juru kampanye nasional,” katanya.
Maman mengatakan rekomendasi berikutnya ialah memberikan amanah penuh kepada Ketum PKB, Cak Imin, untuk menentukan arah PKB dalam pemenangan di Pemilu 2024. Rekomendasi lainnya ialah para ulama akan mengawal program-program PKB dan memberikan masukan-masukan serta memperjuangkan perlindungan anak dan perempuan.
“Ini rekomendasi dari kiai-kiai, sehingga di periode ini setelah kita berhasil kemarin pada periode sebelumnya ada Undang-Undang Pesantren, maka undang-undang tentang kesejahteraan ibu dan anak menjadi prioritas yang akan kita selesai di periode ini,” ujarnya.
