HOLOPIS.COM, JAKARTA – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengambil tindakan tegas atas dugaan korupsi program bantuan sosial (bansos) di DKI Jakarta pada pada tahun 2020 lalu.
Juru Bicara DPP PSI, Ariyo Bimmo menilai, korupsi yang dilakukan pada program bansos merupakan perbuatan keji dan menciderai asaz-asaz kemanusiaan, terlebih total dana bansos yang masuk ke kantong sendiri tak sedikit, yakni Rp 2,85 triliun.
“Melakukan korupsi dari dana bansos adalah hal sangat keji dan tidak berperi kemanusian. Ini kejahatan luar biasa. Bayangkan, dana untuk rakyat yang sangat membutuhkan malah masuk ke kantong sendiri,” kata Ariyo sebagaimana dikutip Holopis.com dari keterangan tertulisnya, Sabtu (14/1).
“Aparat hukum, terutama KPK, harus segera bergerak. Mereka yang terlibat harus dihukum seberat-beratnya,” tambahnya.
Menurutnya, hukuman mati merupakan balasan yang setimpal bagi para pelaku korupsi bansos tersebut. Hukuman itu, lanjutnya, sekaligus membuktikan bahwa negara tak main-main dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
“Ini saatnya membukti bahwa negara hadir dalam pemberantasan korupsi. Kalau lembek, jangan heran jika akan kembali terulang di masa mendatang. Semua elemen masyarakat juga harus mengawal proses hukumnya,” tegas Bimmo.
Lebih lanjut, PSI juga mengapresiasi pegiat media sosial, Rudi Valinka yang telah berani mengungkap waktu dan keberaniannya untuk membongkar kasus dugaan korupsi ini.
“Kalau tidak ada Bro Rudi Valinka, kasus ini sangat mungkin akan terbenam. Tidak akan pernah terungkap. Duit rakyat hilang mubazir dan pelakunya berpesta pora,” tutup Bimmo.
Sebagaimana diketahui Sobat Holopis, dugaan korupsi bansos ini dibongkar oleh Rudi Valenka melalui akun Twitter pribadinya @kurawa pada 9 Januari 2023 lalu.
Dalam cuitannya, Rudi mengungkap bahwa Pemprov DKI di masa kepemimpinan Anies Baswedan hendak menanggulangi pandemi Covid-19 dengan membuat program bansos senilai Rp 2,85 triliun dalam bentuk sembako.
Dalam program itu, Rudi menyebut Dinas Sosial DKI menunjuk tiga stakeholder untuk menyalurkan paket sembako senilai Rp 2,85 triliun, yakni melalui Perumda Pasar Jaya, PT Food Station, dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi.
Dalam cuitannya, Rudi juga menyebut membeberkan daftar vendor dan suplier pengadaan bansos tersebut. Namun yang membuat terkejut, beberapa vendor dan suplier dalam pengadaan bansos itu bukan berlatar belakang penyedia bahan makanan, melainkan pengelola parkir hingga kontraktor bangunan.
