HOLOPIS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua DPP Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Fahri Hamzah mulai mencium ada gelagat upaya untuk menjegal partainya karena berhasil ikut lolos dalam tahapan verifikasi partai politik peserta pemilu 2024.
Lalu, Fahri pun menilai, kelompok yang mencoba untuk menjegal partainya itu adalah orang-orang yang tak mampu berpikir maju untuk membawa arah demokrasi yang lebih baik lagi.
“Kita ajak debat adu pikiran, malah main belakang mau main jegal. Kita kritik sistem pemilu lama eh para mantan curang sekongkol dengan pemain lama,” kata Fahri dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Kamis (12/1).
Kemudian, ia pun membuat pengumuman secara terbuka, bahwa pihaknya tidak akan takut untuk berhadap-hadapan dengan kelompok tersebut.
Bahkan ia dengan tegas menyatakan siap untuk tempur secara terbuka demi kepentingan penguatan dan kedewasaan demokrasi.
“Partai Gelora tidak takut hadapi konspirasi mereka. Marah karena gagal hentikan langkah kami, sekarang mau perang terbuka. Ayo!,” tegasnya.
Tanpa menyebut batang hidung, Fahri Hamzah menyebut bahwa manuver bekas penyelenggara pemilu itu mulai melakukan upaya serangan yang dirasanya memang khusus diarahkan kepada Partai Gelora.
“Sasaran mereka bukan penyelenggara pemilu sebab mereka juga mantan penyelenggara yang curang dulu. Rahasia mereka juga masih disimpan sama yang sedang mimpin sekarang. Jadi sasaran mereka adalah Partai Gelora,” ujarnya.
Sebelumnya, sejumlah LSM mendatangi Komisi II DPR RI dan melakukan rapat dengar pendapat (RDP) di dalam rombongan itu, ada Hadar Nafis Gumay yang mewakili NETGRIT.
Dalam kesempatan itu, Hadar sebagai perwakilan pemapar pun secara khusus membeberkan dugaan instruksi KPU RI ke KPUD untuk meloloskan Partai Gelora.
“Secara lebih khusus lagi dugaan pelanggaran ini adalah pada tahapan atau sub tahapan yaitu pada bagian verifikasi faktual. Di mana di dalamnya verifikasi awal pertama, kemudian perbaikan, administrasi atau dokumen untuk verifikasi faktual, dan selanjutnya verifikasi faktual perbaikan,” kata Hadar, Rabu (11/1).
“Kami dapatkan adanya dugaan atau instruksi dari KPU pusat untuk melakukan perubahan data dari hasil verfak tersebut yang selanjutnya mengakibatkan kesimpulannya menjadi berubah. Jadi data hasil verifikasi faktual itu diubah dan kemudian dilakukan lagi pembuatan berita acara dan lampiran yang memuat hasil verfak dari setiap partai dari setiap kabupaten atau kota,” ujarnya.
Eks komisioner KPU tersebut pun mengatakan, bahwa ada yang memerintahkan untuk membantu Partai Gelora agar bisa lolos dalam seleksi parpol peserta Pemilu 2024. Padahal, lanjut dia, proses kesimpulan berita acara yang pertama sudah rampung.
“Pada sistem di Sipol karena diperintahkan pada masa itu perintahnya adalah untuk membantu partai politik yaitu Partai Gelora. Dan pada saat itu dibutuhkan untuk dilakukan di 24 provinsi. Dan di situ ada, masing-masing provinsi itu masih berapa kabupaten kota lagi yang harus memenuhi syarat (MS) dari partai tersebut,” lanjutnya.
“Padahal, kesimpulan berita acara yang pertama dan lampiran yang pertama dari setiap kabupaten kota itu sudah selesai, karena mereka lakukan tanggal 5, pagi. Kemudian instruksi datang siang untuk meminta mengubah datanya,” sambung Hadar.
Lalu, Hadar mengatakan setelah instruksi tersebut pihak terkait sempat melakukan pleno untuk menentukan apakah arahan tersebut akan dilakukan atau tidak. Lantaran diminta langsung oleh KPU RI maka mereka menyetujui.
“Karena 4 orang setuju diminta KPU provinsi atas permintaan KPU RI, maka 4 orang ini akhirnya setuju, tetapi ada satu orang yang menolak dan menganggap ini adalah kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak jujur, manipulatif dan seterusnya,” kata Hadar.
Hadar lantas menunjukkan beberapa bukti yang ditemukan pihaknya. Salah satunya, screenshoot komunikasi antara KPU RI Hasyim Asy’ari dan dan KPU Provinsi.
“Ini (screenshoot percakapan) adalah bentuk komunikasi di bagian atas itu ada KPU RI Hasyim Asy’ari dengan anggota KPU Provinsi. Dan ini secara grup maupun secara orang per orang dilakukan. Ini adalah untuk Partai Gelora tadi sekitar tanggal 5,6 sekian banyak di 24 provinsi sekian banyak yang belum MS,” tutur Hadar.
“Kemudian di bagian paling kanan di gambar 5 tertulis mohon dibantu (Tangkapan layar dari Hasyim). Ini jadi permintaan, atau instruksi atau mungkin desakan, ada yang baca seperti perintah,” ungkapnya.
