HOLOPIS.COM, JAKARTA – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah membuat syarat yang cukup ketat bagi siapa pun yang hendak mencalonkan diri sebagai ketua umum.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum PPP, Amir Uskara menanggapi pertanyaan awak media soal kemungkinan politikus Gerindra Sandiaga Uno dicalonkan sebagai Ketum PPP.
“Kalau jadi ketum atau sekjen itu ada aturannya,” kata Amir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta seperti dikutip Holopis.com, Rabu (11/1).
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI itu mengatakan, salah satu syarat menjadi ketua umum, yakni, wajib menjadi kader selama lima tahun.
“Kalau di PPP, mau jadi ketua umum, kan, ada proses. Artinya, minimal lima tahun sebagai kader, baru bisa jadi ketua umum,” tutur Amir.
Dia mengatakan Sandiaga dengan PPP memang memiliki kedekatan, tetapi hal itu tidak berdasarkan keinginan Menparekraf itu menjadi capres atau cawapres.
Sebab, kata Amir, kedekatan Sandiaga dengan PPP berlangsung lama sejak era mantan ketum parpol berlambang Kabah Suharso Monoarfa.
“Bukan karena mau menjadi capres saja. Sebelumnya, ketika zaman Pak Suharso, kami komunikasi dengan Pak Sandiaga bagus sekali,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ade Irfan Pulungan menyebut Sandiaga Uno agresif mendekati Partai berkelir hijau.
Menurutnya, Sandiaga Uno ingin memperoleh tiket sebagai capres atau cawapres, sehingga Menparekraf itu terus bermanuver mendekati PPP.
“Sandiaga, lah, yang kebelet dan bernafsu mendekati PPP,” kata Irfan melalui layanan pesan, Minggu (8/1).
Namun, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) itu mengatakan PPP belum menentukan sikap untuk mengusung capres atau cawapres.
Irfan mengatakan PPP masih menimbang semua figur yang berpotensi menjadi kandidat pada Pilpres 2024.
“Saat ini, PPP memberi kesempatan dan perlakuan yang sama kepada semua bakal capres dan cawapres seperti kepada Ganjar Pranowo, Erick Tohir, Prabowo Subianto, dan lainnya,” bebernya.
