HOLOPIS.COM, KUTAI KARTANEGARA – Akademisi STIE Tenggarong memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang tengah dijalankan oleh pemerintah pusat di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Hal ini seperti disampaikan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (SITE) Tenggarong, Silvana Kardinar Wijayanti. Dalam keterangannya, ia mengatakan bahwa langkah pemerintahan Presiden Joko Widodo patut untuk diapresasi karena telah mengupayakan untuk merealisasikan cita-cita masyarakat Kalimantan terhadap keberadaan Ibu Kota Negara di wilayahnya.
“IKN merupakan keharusan yang sejak awal dicita-citakan masyarakat Kalimantan. Oleh sebab itu, keberadaan IKN di Kaltim merupakan bukti nyata keseriusan pemerintahan Presiden Jokowi dalam upaya mewujudkan pemerataan ekonomi nasional di daerah,” kata Silvana dalam keterangannya kepada wartawan di Tenggarong, Kukar, Kalimantan Timur seperti dikutip Holopis.com, Senin (9/1).
Silvana menyebut bahwa ide untuk memindahkan IKN dari Jakarta ke Kalimantan sebenarnya sudah ada sejak tahun 1957 oleh Presiden Soekarno, namun hingga presiden-presiden berikutnya, belum ada yang berhasil mewujudkannya.
“Hingga akhirnya, Presiden Jokowi yang berani memindahkan IKN dari Jakarta ke wilayah Kaltim sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN Nusantara,” ucapnya.
Ia pun sangat yakin, keberadaan IKN mampu mendongkrak kualitas ekonomi di kalangan masyarakat lokal, baik di dua kabupaten tersebut, dan pada umumnya masyarakat di seluruh tanah Borneo itu.
Bahkan kata Silvana, keberadaan IKN Nusantara di Kalimantan Timur bisa mendorong penguatan rasa nasionalisme masyarakat lokal dan memberikan kesempatan besar kepada rakyat di Kaltim bisa ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional ke depannya.
“Kami menyambut gembira langkah dan kebijakan Presiden Jokowi memindahkan IKN ke wilayah Kaltim, sehingga dampak positifnya mampu menumbuhkan semangat nasionalisme dan kepercayaan masyarakat luar Jawa untuk berperan serta dalam pembangunan nasional,” ujarnya.
Sebagai seorang akademisi sekaligus pengurus Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah XI Provinsi Kaltim, ia pun menilai bahwa kepindahan IKN ke Kaltim saat ini sudah sangat tepat. Sebab, daya tampung DKI Jakarta sebagai Ibu Kota sudah melebihi kapasitas.
Dimana kala Silvana, luas wilayah DKI Jakarta hanya mencapai 661,23 Km, dengan jumlah total penduduknya 11,25 juta jiwa pada Juni 2022. Artinya, kepadatan penduduk Jakarta mencapai 17.013 jiwa/Km persegi.
Selain masalah sosial, pencemaran lingkungan hidup, bencana banjir, luas wilayah yang kecil dan jumlah penduduk yang padat, rasanya sulit sekali menggambarkan beban DKI Jakarta sebagai IKN bisa dikembangkan di masa depan.
“Kita melihat sendiri bahwa problematika dan beban masalah yang menimpa Jakarta sebagai IKN sudah tidak ideal lagi,” jelasnya.
Untuk itu, ia pun memandang opsi Presiden Joko Widodo yang membagi beban dua wilayah itu sudah sangat bagus. Konsep pembagian beban wilayah negara itu pun kata Silvana sudah dicontohkan oleh negara-negara lain. Amerika, kata Silvana juga melakukan hal seperti itu, dimana Kota Washington DC sebagai kawasan Administrasi, sedangkan New York dijadikan sebagai kota bisnis, sementara Los Angeles sebagai kota hiburan.
Contoh terdekat kata Silvana adalah Malaysia, dimana Kuala Lumpur dijadikan Kota Bisnis, sedangkan Putrajaya untuk administrasi pemerintahan. Tujuannya adalah dalam rangka adanya upaya pemerataan ekonomi maupun pemerataan jumlah penduduk secara nasional.
“Langkah Presiden Jokowi memindahkan IKN Nusantara ke wilayah Kaltim sebagai pusat pemerintahan, sedangkan Jakarta sebagai kawasan ekonomi saya kira sebagai kebijakan yang tepat dan visioner,” papar Silvana.
Perlu dukungan masyarakat
Lebih lanjut, Silvana juga memandang bahwa persoalan yang dihadapi saat ini adalah pro kontra terhadap pembiayaan pembangunan IKN Nusantara. Ia mengaku sangat memahami tentang beban biaya yang besar itu.
“Oleh sebab itu, patut didukung dan diapresiasi langkah Presiden Jokowi dalam agenda acara G20 di Bali tahun 2022 kemarin, kan beliau mengundang para investor asing untuk melakukan investasi di IKN,” tandasnya.
Maka, dorongan moril yang besar dari masyarakat saat ini patut dilakukan agar pemerintah pusat semakin terdorong untuk terus merealisasikan harapan besar pembangunan IKN Nusantara itu sampai tuntas.
“Selaku akademisi STIE Tenggarong dan mewakili masyarakat lokal Kabupaten Kukar, sangat mendukung dan mengapresiasi positif keberadaan IKN Nusantara yang sampai saat ini masih terus dipercepat penyelesaian pembangunannya,” ucapnya.
Persiapkan SDM lokal
Selanjutnya, Silvana juga memberikan perhatian tentang kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal. Ia ingin kualitas SDM lokal diperhatikan agar mereka siap bersaing untuk bersama-sama membangun IKN Nusantara menjadi lebih baik ke depannya.
“Sebaiknya masyarakat lokal harus mulai berbenah diri dengan menyiapkan SDM yang handal, jangan sampai masyarakat lokal hanya sebagai penonton di rumah sendiri, tapi bagaimana dengan waktu yang ada saat ini sampai nanti IKN diresmikan, SDM lokal mampu meningkatkan skillnya,” kata Silvana.
Peningkatan skill yang diharapkan Silvana antara lain ; kemampuan dan keterampilan dalam penguasaan bahasa asing, komunikasi atau kehumasan, administrator, pemasaran atau digital marketing dan lain sebagainya.
“Intinya mampu memicu SDM lokal agar bisa ikut bersaing. Sebaiknya, ada kebijakan skala prioritas dari pemerintah untuk menempatkan SDM lokal untuk berperan serta dalam IKN Nusantara,” sambungnya.
