JAKARTA, HOLOPIS. COM- Pemerintah menjanjikan bahwa pelaksaan PON XX tetap akan berlangsung sesuai jadwal dan tidak lagi akan mengalami pengunduran.
Menteri Pemuda Dan Olahraga Zainudin Amalia mengatakan, semua persiapan fisik sudah berlangsung. Sehingga tidak ada lagi alasan untuk penundaan ajang olahraga se Indonesia tersebut.
“Terkait penyelenggaraan, saya yakin akan berjalan sesuai jadwal,”kata Zainudin, dalam acara diskusi di Jakarta, Kamis (24/6).
Persiapan fisik yang dimaksud pun, menurut Zainudin, yang menjadi porsi Kemenpora sudah berjalan sesuai rencana.
“Persiapan venue, persiapan tempat penginapan, kemudian transportasi dan berbagai hal itu saya kira sudah berjalan. Mana yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui pendanaan APBN, baik di Kemenpora maupun Kementerian PUPR, Kemkominfo, kemudian Kementerian Perhubungan dan lain-lain, saya kira itu sudah teralokasi,” jelasnya.
Demikian juga apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota. Pada umumnya untuk pembangunan fisik dalam rangka persiapan PON XX sudah tidak menjadi masalah, termasuk yang menjadi tanggung jawab Kemenpora yakni pengadaan beberapa peralatan cabang olahraga (cabor).
Zainudin Amali juga mengingatkan penting persiapan PON XX yang bersifat non fisik.
Menurutnya, persiapan-persiapan non fisik seperti juga penting disamping mempersiapkan hal hal yang bersifat fisik.
Dijelaskannya bahwa yang menjadi pemain utama dari penyelenggaraan PON ini ini adalah Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) yang ketuanya adalah Gubernur Papua.
Kemudian ada sub-sub dari PB PON, ada empat klaster, yakni di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Timika, dan Kabupaten Merauke. Seluruh tim dan unit, kata Menpora, harus bisa terkoordinasi dengan baik agar hajatan besar, hajatan olahraga nasional yang menjadi agenda empat tahunan ini bisa berlangsung dengan baik.
Sebab jika tidak terjadi sinkronisasi gerak atau komunikasi ada yang terputus-putus baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah propinsi, atau pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota, tentu akan menjadi kendala.
“Apabila tidak sinkron pasti akan menggangu persiapan. Itu yang paling penting bagi kami. Jadi persiapan-persiapan non fisik seperti ini juga penting disamping kita mempersiapkan hal-hal yang bersifat fisik,” pungkasnya. (SEL)