HOLOPIS.COM, JAKARTA – Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin menyampaikan, bahwa agenda reshuffle Kabinet Indonesia bisa jadi dilakukan pada awal tahun 2023. Hal ini disampaikan berdasarkan hasil diskusi non formal di lingkaran Istana Negara.
“Kami sempat berkomunikasi juga dengan senior di dalam Istana. Kita tunggu waktu, mudah-mudahan awal tahun (2023 -red),” kata Ngabalin dalam keterangannya seperti dikutip Holopis.com, Senin (26/12).
Pun demikian, jadwal pasti belum bisa disampaikan, sebab persoalan reshuffle struktur menteri menjadi wewenang penuh Presiden sebagai pemegang hak prerogarif.
“Jadi ini kewenangan Bapak Presiden, tapi beliau akan ambil langkah itu,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ngabalin menegaskan bahwa persoalan reshuffle jajaran menteri tidak diukur persoalan like and dislike semata. Sebab, ukuran penting Presiden Jokowi dalam menentukan siapa yang pantas menjadi mitra kerjanya di kabinet pemerintahan adalah persoalan profesionalisme.
“Ukuran itu adalah seberapa jauh Bapak Presiden terhadap tingkat kinerja maupun profesionalisme, beberapa janji dan kesepakatan di depan Presiden,” tandasnya.
Ia pun menampik bahwa reshuffle kabinet tersebut terkait dengan manuver Partai NasDem yang mengusung Anies sebagai bakal calon Presiden mereka, dimana secara di facto, sikap politik yang diambil NasDem jelas sekali berlawanan.
Sementara, sampai dengan saat ini, ada 3 (tiga) orang kader NasDem yang menjadi bagian dari pemerintahan. Mereka antara lain; Siti Nurbaya Bakar sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Syahrul Yasin Limpo sebagai Menteri Pertanian dan Johnny Gerard Plate sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika.
“Tentu saja bahwa ukurannya bukan menjadi partai mana atau tidak. Sehingga bukan urusan partainya sebetulnya. Tetapi urusan profesionalisme antara Presiden dengan menterinya, tentang kinerja dan lain-lain,” tegasnya.
