HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Suharso Monoarfa nampaknya mulai geram melihat data beras nasional yang selalu tak seragam atau berbeda-beda antar Kementerian dan Lembaga.
Padahal, kata dia, data beras tersebut sangat menentukan kebijakan yang nantinya akan diambil oleh pemerintah, termasuk mengenai impor.
“Datanya sampai hari ini nggak ada yang satu, Pak Azwar Anas, nggak ada yang sama, itu luar biasa, dari tahun ke tahun kita punya persoalan seperti ini,” kata Suharso dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Jumat (23/12).
Suharso lantas membandingkan, data beras ini dengan data keuangan di Bank Indonesia seperti neraca transaksi berjalan yang sangat mudah diakses semua pihak.
Berdasarkan Peraturan Presiden (PP) nomor 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia juga telah menugaskan kepada seluruh Kementerian lembaga dan pemerintah termasuk Pemerintah Daerah (Pemda) untuk bekerja berkolaborasi menata kelola penyelenggara data di Indonesia.
Dia pun menyinggung, bahwa saat ini kementerian/lembaga dan pemda masing-masing memiliki standar data yang berbeda. Sehingga data-data tersebut tidak bisa dibandingkan karena cara pengolahan dan pengumpulan yang berbeda.
Bahkan, lanjut Suharso, data milik Pemda kerap tidak memenuhi agregasi nasional.
“Kalau dilihat aplikasi Pemda itu luar biasa banyaknya, tapi menurut saya itu hanya menunjukkan tontonan, tapi nggak efektif untuk pelayanan publik,” ujarnya.
Suharso menekankan saat ini penting untuk melakukan integrasi agar data pembangunan bisa valid saat digunakan.
“Kebutuhan terhadap data yang bisa diakses dalam satu wadah jadi sangat penting karena itu portal satu data Indonesia mudah-mudahan dapat menjadi satu solusi,” tutupnya.
