HOLOPIS.COM, JAKARTA – Hasil survey Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa, sebanyak 60,2 persen masyarakat Indonesia setuju Ketum PSSI, Mochamad Iriawan atau biasa disebut Iwan Bule beserta jajarannya mundur dari jabatannya, pasca Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang.
Terkait hasil survey tersebut, Ketua Umum Paguyuban Suporter Timnas Indonesia (PSTI), Ignatius Indro menyampaikan bahwa sudah seharusnya Iwan Bule beserta jajarannya mundur dari PSSI, sebagai pertanggungjawaban moral atas Tragedi Kanjuruhan.
“Sebagai organisasi yang memiliki otoritas tertinggi sepak bola di Indonesia, PSSI, ketua umum dan seluruh pengurus serta exco telah terbukti gagal dalam mengemban amanat hingga menyebabkan 135 korban jiwa,” kata Indro, sebagaimana rilis yang diterima Holopis.com, Senin (14/11)
“Ini tragedi kemanusiaan yang luar biasa, sehingga perlu penanganan luar biasa. Jangan sampai ini hanya menjadi angin lalu. Belum lagi kita melihat proses hukum yang harus dijalankan,” tambahnya.
Setelah Ketum dan seluruh EXCO PSSI mundur, lanjutnya, Indro menuturkan bahwa diharapkan kepengurusan baru di tubuh PSSI diisi orang-orang yang mengerti sepakbola.
“diadakan Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI untuk mengisi kekosongan pengurus, dan diganti dengan orang-orang baru yang mengerti tentang sepak bola, berintegritas, jauh dari kepentingan politik dan kepentingan pribadi, dan benar-benar berniat memajukan sepak bola Indonesia,” katanya.
“Dan mau mengubah budaya para pengurus dan voters (pemilik suara) PSSI untuk tidak memikirkan kepentingan pribadi lagi,” sambungnya.
Indro menambahkan, jika tidak segera mundur dari jabatannya, maka hal tersebut akan menjadi preseden buruk, dimana tragedi kemanusiaan hanya dianggap sebagai sebuah kejadian biasa saja.
“Sehingga PSSI dianggap tidak bertanggung jawab terhadap peristiwa ini dan bisa dengan gampang lepas dari tanggung jawab. Dengan banyaknya pihak yang meminta Pak Iwan mundur, ini menandakan kepercayaan publik sudah demikian rendah kepada beliau. Jadi, kalau ngotot untuk bertahan, maka akan sulit bagi Pak Iwan untuk menjalankan program-program PSSI,” ujarnya.
“Jika tidak mau mundur yang berarti tidak mengindahkan rekomendasi yang diberikan oleh TGIPF yang dibentuk oleh Presiden, juga rekomendasi yang sama dari Komnas HAM. Maka PSSI dianggap sebagai organisasi yang bisa seenaknya melawan pemerintah. Ini tidak boleh terjadi, karena PSSI harus bisa bekerja sama dengan semua pihak, termasuk dengan pemerintah,” pungkasnya.
Diketahui, dalam hasil survey Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada Minggu (13/11) kemarin, menyatakan bahwa 60,2 persen tersebut terdiri atas sangat setuju dengan 5,6 persen dan setuju dengan 54,6 persen.
Sementara yang tidak setuju ada di 18,3 persen, dengan 12,8 persen kurang setuju dan 5,5 persen tidak setuju sama sekali.
Selain itu, desakan mundurnya Ketum PSSI tersebut juga merupakan salah satu rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan pada poin kelima, yang telah diserahkan kepada Presiden Jokowi, Jumat (14/10) lalu.
