Jumat, 20 September 2024
Jumat, 20 September 2024

Kapolri Minta Koordinasi Pihak Terkait Hadapi Potensi Serangan Siber di KTT G20

HOLOPIS.COM, BALI – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan, pihaknya akan mengupayakan penegakan hukum dalam potensi serangan siber di kegiatan KTT G20.

Sigit menjelaskan, Polri telah berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam mengatasi ancaman tersebut.

“Yang namanya serangan siber walaupun leading sector-nya BSSN selaku penanggungjawab keamanan sistem jaringan, namun tetap proses penegakan hukum dan pencarian pelaku tetap harus kita lakukan,” kata Sigit dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Minggu (13/11).

Sigit pun mengungkapkan, pihaknya turut melakukan pengawasan di sekitar venue maupun wilayah penunjang untuk menghadapi ancaman siber.

“Jadi kita minta betul-betul dilakukan persiapan begitu ada serangan bagaimana recovery yang bisa dilakukan sehingga tidak mengganggu kegiatan utama khususnya terkait dengan pada saat event berlangsung” pintanya.

Sigit kemudian meminta kepada seluruh stakeholder untuk menjalankan secara maksimal berbagai skenario yang telah mereka siapkan.

“Saya minta terus dilakukan peningkatan terhadap skenario-skenario yang mungkin terjadi terkait dengan sistem serangan yang akan mengganggu baik di luar maupun di dalam venue,” pungkasnya.

Temukan kami juga di Google News lalu klik ikon bintang untuk mengikuti. Atau kamu bisa follow WhatsaApp Holopis.com Channel untuk dapatkan update 10 berita pilihan dari redaksi kami.

Rekomendasi

berita Lainnya
Related

Dugaan Kebocoran Data, DJP Imbau Wajib Pajak Jaga Keamanan Data

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah adanya dugaan kebocoran data pada sistem mereka. Hal itu sebagaimana disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti.

Jokowi Salahkan Keteledoran Manusia Penyebab Kebocoran Data Terjadi Lagi

Presiden Jokowi (Joko Widodo) menanggapi terjadinya kembali fenomena kebocoran data yang kali ini adalah data NPWP Kementerian Keuangan.

DJP Bantah 6 Juta Data NPWP Bocor

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah adanya dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Prabowo Gibran 2024 - 2029
Ruang Mula

Berita Terbaru