HNW: Sertifikasi Wawasan Kebangsaan Bagi Penceramah Hanya Menambah Kekecewaan Umat

JAKARTA, HOLOPIS.COM – Belum selesai polemik Tes Wawasan Kebangsaan kepada pegawai KPK, yang membuat 75 pegawai KPK dinonaktifkan. Belum lama ini Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyatakan dalam rangka penguatan moderasi beragama, para Dai dan penceramah agama akan disertifikasi wawasan kebangsaan.
Hal tersebut menuai Pro dan Kontra, penolakan muncul dari Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, ia menyebut sertifikasi dai dapat membuat kesan diskriminatif karena hanya ditujukan bagi penceramah agama Islam.
HNW mengatakan, wacana program tersebut telah bergulir setidaknya sejak tahun 2015 dan terus ditolak oleh berbagai ormas besar di Indonesia. Seperti, MUI, Muhammadiyah, NU dan Ikatan Dai Indonesia (Ikadi).
HNW mempertanyakan kebijakan Menag yang hendak melanjutkan program kontroversial tersebut diklaim telah mengalami beberapa perubahan dari rencana awal. Wacana tersebut juga dianggap bergulir disituasi yang tidak tepat, karena masyarakat masih kecewa dengan Tes Wawasan Kebangsaan kepada pegawai KPK ditambah dengan keputusan pembatalan pemberangkatan jemaah haji Indonesia.
“Wacana program sertifikasi dai yang kembali digulirkan Kementerian Agama ini menambah luka umat Islam yang telah dibuat kecewa dengan pembatalan haji sepihak oleh Pemerintah. Menag harusnya memahami kondisi tak kondusif itu, dan menghentikan wacana program kontroversial ini,” kata Hidayat dalam keterangannya, Selasa (8/6).
HNW meminta Kementerian Agama fokus melaksanakan program-program utama di Kemenag dan mengejar target-target program prioritas yang belum terlaksana, seperti peningkatan jumlah formasi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Kemenag, revitalisasi Kantor Urusan Agama, dan sertifikasi guru dan dosen.
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini juga berharap Menag Yaqut terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat, termasuk dari ormas-ormas Islam besar di Indonesia seperti MUI, Muhammadiyah, dan NU.
HNW mengulas Sekjen MUI menolak program sertifikasi dai lantaran maksud dan manfaat program tersebut tidak jelas. Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga menolak karena penceramah agama pada dasarnya beraktivitas lepas dan tidak dibiayai oleh negara.
“Menag Yaqut harusnya mampu mendengar kritik dan saran dari ulama dan ormas Islam. Jangan seperti pendahulunya yang diganti oleh Presiden Jokowi. Wacana sertifikasi dai lebih baik segera disudahi dan fokus program prioritas, agar umat tak makin kecewa dan kemenag bisa hadirkan program-program yang manfaatnya dirasakan betul oleh semua umat beragama di Indonesia,” papar Hidayat Nur Wahid. (Mhd)