HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah nampaknya mulai was-was terkait ancaman resesi global yang kemungkinan akan terjadi pada tahun 2023 mendatang.
Menurutnya, ancaman resesi yang menghantui negara-negara di dunia itu akan berdampak pada sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Salah satunya yakni pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran alias massal.
“Ancaman resesi ekonomi global dapat berdampak pada sektor ketenagakerjaan, seperti terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal,” kata Menaker Ida Fauziyah dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Minggu (30/10).
Ida berpandangan, bahwa ancaman resesi akan memperburuk sektor ketenagakerjaan di Indonesia yang kini sedang menghadapi revolusi industri.
Revolusi ini, kata dia, tentu akan melahirkan otomasi dan disrupsi di berbagai bidang yang secara sangat signifikan mengubah lanskap pasar tenaga kerja di Indonesia.
“Memang kondisi kita kini sudah mulai pulih, tetapi permasalahan lainnya juga bermunculan, termasuk ancaman resesi ekonomi,” ujarnya.
Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mendorong peningkatan sumber daya manusia (SDM) dalam rangka penguatan daya saing tenaga kerja.
Dalam hal ini, lanjut Ida, pemerintah telah menyusun sejumlah strategi, salah satunya yakni pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
“Sejalan dengan kebijakan Bapak Presiden, kami juga telah mencetuskan transformasi dalam sektor ketenagakerjaan. Langkah-langkah transformasi itu kami tuangkan dalam 9 lompatan Kementerian Ketenagakerjaan,” tuturnya.
Adapun transformasi tersebut meliputi : Transformasi BLK, Link and Match Ketenagakerjaan, Reformasi Perluasan Kesempatan Kerja, Pengembangan Talenta Muda, Perluasan Pasar Kerja Luar Negeri, Visi Baru Hubungan Industrial, Reformasi Pengawasan Ketenagakerjaan, Pengembangan Ekosistem Digital Ketenagakerjaan, dan Reformasi Birokrasi.