G7 Bakal Tarik Pajak 15% ke Google, Apple dan Amazon

HOLOPIS.COM – Sejumlah negara yang menjadi bagian dari Grup 7 (G7) tampaknya akan menggeber pajak global untuk beberapa industri dan bisnis multinasional. Beberapa perusahaan tersebut antara lain adalah marketplace Amazone, perusahaan teknologi Apple dan perusahaan raksasa internet yakni Google. Termasuk perusahaan penyedia platform sosial media seperti Facebook.
Negara-negara G7 tersebut meiluputi Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya (Inggris), dan Amerika Serikat.
Tak tanggung-tanggung, pajak yang akan dicaplok kepada perusahaan-perusahaan raksasa itu sebesar 15 persen, yang jelas ini angka yang lebih besar dari pajak yang ditarik di negara-negara asal mereka.
Hal ini seperti yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Inggris, Rishi Sunak. Ia menyampaikan bahwa negara-negara G7 telah menyetujui kesepekatan reformasi pajak tersebut.
“Para menteri keuangan G7 telah mencapai kesepakatan bersejarah untuk mereformasi sistem pajak global agar sesuai dengan era digital global,” kata Rishi setelah memimpin pertemuan dua hari di London dikutip dari The Guardian, pada hari Sabtu (5/6).
Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden malah mengusulkan pajak yang ditarik adalah 20 persen. Namun pejabat keuangan negeri Paman Sam tersebut membujukkanya agar mau di angka 15 persen. Sehingga negara-negara anggota G7 bisa menerima dengan angka yang dianggap lebih realistis itu.
“Reformasi pajak seismik ini adalah sesuatu yang didorong oleh Inggris dan merupakan hadiah besar bagi pembayar pajak Inggris (serta) menciptakan sistem pajak yang lebih adil yang sesuai untuk abad ke-21,” papar Sunak.
Namun, langkah-langkah tersebut pertama-tama perlu menemukan kesepakatan yang lebih luas pada pertemuan G20 yang akan berlangsung bulan depan di Venesia. “Ini rumit dan ini adalah langkah awal,” kata Sunak.
Diutarakan oleh Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen. Bahkan ini adalah sebuah komitmen yang sangat signifikan dan belum pernah terjadi sebelumnya. Ia menyebut bahwa pungutan pajak penjualan barang dan jasa oleh perusahaan raksasa dan multinasional itu akan menjadi akhir dari persaingan pajak di negara-negara G7.
Kesepakatan yang direncanakan selama bertahun-tahun ini juga diharapkan untuk mengakhiri pajak layanan digital nasional yang dipungut oleh Inggris dan negara-negara Eropa lainnya yang menurut Amerika Serikat ditargetkan secara tidak adil kepada raksasa teknologi AS.
Selain itu, para menteri G7 yang hadir dari Inggris, Amerika Serikat, Jerman, Kanada, Jepang, Prancis dan Italia ini juga setuju untuk mendorong perusahaan-perusahaan menyatakan dampak lingkungan mereka dengan cara yang lebih terstandar, sehingga investor dapat memutuskan dengan lebih mudah apakah akan berinvestasi di perusahaan tersebut atau tidak.
Jerman dan Prancis juga menyambut baik kesepakatan tersebut, meskipun Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire mengatakan dia akan memperjuangkan tarif pajak perusahaan minimum global yang lebih tinggi dari 15%, yang dia gambarkan sebagai titik awal pula dalam reformasi pajak di negaranya.
Menteri Keuangan Jerman Olaf Scholz mengatakan, kesepakatan ini adalah berita buruk bagi surga pajak perusahaan-perusahaan multinasional di seluruh dunia.
“Perusahaan tidak akan lagi dalam posisi untuk menghindari kewajiban pajak mereka dengan membukukan keuntungan mereka di negara-negara dengan pajak terendah,” tambah Scholz.
Kemudian, Menteri keuangan Irlandia Paschal Donohoe juga mengatakan, bahwa setiap kesepakatan global juga perlu mempertimbangkan negara-negara yang lebih kecil.
Hanya saja, sampai saat berita ini diturunkan, belum ada kepastian bisnis mana yang akan dicakup oleh aturan. Namun mereka hanya sebatas mengacu pada perusahaan dengan kategori multinasional terbesar dan paling menguntungkan.
Negara-negara Eropa khawatir bahwa bisnis seperti Amazon bisa lolos karena melaporkan margin keuntungan yang lebih rendah daripada kebanyakan perusahaan teknologi terkenal lainnya. (MIB)