HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pernyataan Presiden Joko Widodo soal wacana reshuffle kabinet, mendapat respons positif dari PDI Perjuangan (PDIP). Bahkan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, bahwa wacana reshuffle yang disampaikan Jokowi sangat bagus, karena merupakan hak prerogatif dari presiden.
Ia menyebut bahwa setiap menteri harus loyal kepada Presiden. Apalagi dalam kaitan dengan kerjasama yang baik untuk menyelesaikan persoalan bangsa dan negara.
“Karena Pak Jokowi perlu menteri yang loyal dan solid untuk bekerja bersama demi menyelesaikan masalah rakyat,” kata Hasto kepada Holopis.com di Sekolah PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (13/10).
Kemudian, Hasto pun menilai bahwa Presiden Jokowi perlu menteri yang dapat bekerja dengan baik, supaya nanti di Pemilu 2024 dalam kondisi sense of happines yang tinggi. Sebab bagi Hasto, Pemerintahan Jokowi saat ini telah mencapai sejumlah prestasi yang tinggi dalam memikirkan rakyatnya. Terutama mengenai masalah ekonomi dan berfokus dalam upaya membuat legacy untuk rakyat.
Hak ini sekaligus dijadikannya sindiran kepada elite partai NasDem Zulfan Lindan yang secara terang-terangan menyebut bahwa Calon Presiden yang diusung Surya Paloh itu merupakan antitesa dari Presiden Joko Widodo. Sementara NasDem memiliki kader yang saat ini aktif menjadi Menteri di Kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate.
“Pak Jokowi akan menggunakan kewenangan penuh yang dimiliknya untuk melakukan evaluasi kepada menterinya yang tidak menjalankan perintah presiden. Terutama menteri yang melakukan antitesa dari visi dan misi presiden,” ujarnya.
Ketika ditanya soal menteri dari Partai NasDem yang masih ada dalam kabinet, Hasto menjelaskan bahwa Indonesia memakai sistem Presidential, dan bukan koalisi parlementer.
“Sehingga menteri-menteri yang menjadi pembantu presiden yang harus tunduk sepenuhnya pada kebijakan presiden. Bahwa parpol yang mengusulkan (menteri) ya. Tetapi tunduk pada platform dari presiden,” tegas Hasto.
Peraih gelar doktor dari Universitas Pertahanan (Unhan) ini juga menyebut skala prioritas dari presiden saat ini, bahwa menteri harus senafas dengan kebijakan Presiden. Apalagi saat ini dalam situasi penuh tantangan, ketika perekonomian tertekan akibat persoalan global.
Bagi Hasto, meskipun dari world bank memberikan apresiasi kepada Indonesia, tapi Indonesia tetap harus hati-hati sehingga menteri harus senafas dengan kebijakan presiden.
“(Menteri anggota kabinet) tidak boleh menyiapkan antitesa bagi Presiden,” imbuhnya.
