HOLOPIS.COM, SEMARANG – Pemerintah Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan studi banding ke Jawa Tengah (Jateng) untuk mempelajari budaya anti korupsi, kemandirian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), program pendidikan dan keberhasilan menekan Angka Kematian Ibu (AKI).

Dalam kunjungan tersebut, Pemerintah Sulbar diwakili Pj Gubernur Akmal Malik yang datang bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Sulbar itu kan baru berusia 18 tahun, berbagai kelemahan menjadi sebuah keniscayaan di sana. Untuk itu kami wajib belajar ke senior, kakak tertua yaitu Jawa Tengah,” kata Akmal di Kantor Pemprov Jateng seperti dikutip oleh Holopis.com Jawa Tengah, Senin (3/10).

Selanjutnya, ia mengatakan, bahwa pihaknya mendapatkan banyak informasi sehingga ke depannya Sulbar dapat menjadi daerah yang maju.

“Kami ingin belajar agar kami bisa masuk ke papan tengahlah tentang bagaimana menjaga integritas, budaya anti korupsi itu kami pelajari,” ucapnya.

Kemudian, Akmal menyampaikan, bahwa pihaknya ingin memajukan UMKM dengan mengadaptasi sistem di Jateng.

“Tentu saja dalam persoalan UMKM. Bagaimana Jawa Tengah bisa mendorong UMKM-nya menjadi punya showcase sendiri di banyak tempat, nah kami Sulbar ingin belajar itu,” tuturnya.

Tak hanya itu, PJ Gubernur Sulbar tersebut menyebutkan, momentum ini juga dilakukan untuk mempersiapkan diri menyambut Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Itu kenapa kami harus mempersiapkan diri. Banyak hal yang kami dapat, dan kami terima kasih kepada Pak Ganjar dan seluruh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Banyak hal yang kami dapat dalam dua hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kami,” terangnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, studi banding ini dapat meningkatkan peluang kerjasama antar daerah.

“Kami merasa senang, terhormat, bisa bekerja sama dengan Sulawesi Barat, dan akan kita tingkatkan nanti untuk dagang. Jadi apa komoditas di sana yang bagus, terus kemudian di sini apa,” ucap Ganjar.

Perlu diketahui, pada acara tersebut, terjadi kesepakatan penandatanganan pembangunan dan pengembangan bersama daerah antar provinsi.