HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas secara terang-terangan menyebut bahwa mayoritas pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN) alias tenaga honorer di lingkungan pemerintahan merupakan orang titipan.
Menurutnya, hal tersebut menjadi persoalan yang sampai kini masih belum terselesaikan oleh pemerintah.
“Kenyataannya sekarang ini kita menghadapi SDM yang titipan, orang datang minta masuk dari non-ASN dan seterusnya,” kata Azwar (23/9).
Atas hal itu, banyak tenaga honorer yang kemudian harus diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Bahkan ada yang ingin diangkat tanpa melalui proses seleksi.
“Akhirnya apa yang terjadi, ada ratusan ribu tenaga honorer yang harus diangkat. Apalagi maunya passing grade-nya diturunkan. Malah kadang-kadang enggak mau pakai tes, maunya langsung diangkat ASN, jadi kan enak. Lha emang negara mbahe dewe, ini yang terjadi,” ujarnya.
Azwar mengatakan, pemerintah pusat sebenarnya sudah melarang pemerintah daerah (Pemda) untuk mengangkat tenaga honorer.
Namun dia menduga, adanya kepentingan politik kepala daerah yang membuat rekrutmen tenaga honorer terus terjadi hingga saat ini.
“Ini kalau setiap mau kampanye terakhir terus enggak bisa pernah terakhir, terakhir waktu bupatinya enggak bisa terpilih enggak bisa maju lagi terakhir. Nah tapi kalau yang mau maju lagi tetap minta terus kira-kira,” terang Anas.
Dia mengakui bahwa, ketiadaan tenaga honorer akan mengganggu pelayanan publik. Namun, dia menyoroti proses rekrutmen tenaga honorer yang tidak memperhatikan kualitas justru akan memperburuk keadaan.
“Jadi kita bicara terkait penataan honorer, honorer mesti ditata, mutu kualifikasinya juga mesti dijaga, dan pemerintah sesuai aturannya sejak 2023 tidak boleh ada honorer lagi, tapi ini kan ada keinginan dari kepala daerah untuk diberi waktu lalu, nah harapan kita daerah bisa menata honorer dengan baik,” jelas dia.