HOLOPIS.COM, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membenarkan pernyataan Menko Polhukam, Prof Mohammad Mahfud MD perihal dukungan fiskal berupa alokasi dana untuk Papua dan Papua Barat tembus Rp1.000 triliun lebih, atau tepatnya Rp1.092 triliun.
Hal itu disampaikan langsung oleh Staf Khusus Menteri Keuangan, Prastowo Yustinus melalui cuitan di akun Twitter pribadinya.
“Prof Moh. Mahfud MD benar, dukungan fiskal utk Papua dan Papua barat cukup besar,” kata Prastowo, Sabtu (24/9).
Dia kemudian merinci, dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) yang ditujukan untuk Papua dan Papua Barat sejak tahun 2002 hingga 2021 mencapai Rp138,65 triliun.
Belum lagi alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk provinsi Papua dalam kurun waktu 2005 hingga 2021, tembus Rp700 triliun, atau tepatnya Rp703,30 triliun.
“TKDD per kapita Papua & Papua Barat lebih tinggi dibandingkan beberapa daerah,” tuturnya.
Tercatat, Papua menerima transfer Rp14,7 juta per penduduk dan Papua Barat menerima Rp10,2 juta per penduduk. Lebih besar dari Kalimantan Timur (Kaltim) sebesar Rp4,9 juta, Aceh Rp6,4 juta dan NTT Rp4,2 juta.
Kemudian belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) yang ditujukan khusus untuk kesejahteraan masyarakat Papua juga tergolong besar, yakni mencapai Rp251,29 triliun.
Sehingga total dana yang dikucurkan untuk masyarakat di Papua dan Papua Barat mencapai Rp1.092 triliun.
Besarnya dukungan fiskal tersebut, lanjut Prastowo, menunjukkan komitmen pemerintah dalam berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
Sebelumnya, Menko Mahfud menyampaikan bahwa dana yang digelontorkan pemerintah untuk Papua melalui berbagai program mencapai Rp1.000 triliun lebih.
Hal itu disampaikan Mahfud di tengah ramainya pemberitaan terkait kasus dugaan korupsi yang menyeret Gubernur Papua, Lukas Enembe.
Mahfud menyebut, kasus korupsi yang dilakukan Lukas Enembe itu jumlahnya sangat fantastis. Bahkan ia menyebut kasus tak terpuji yang dilakukan kader Partai Demokrat itu membuat rakyat Papua semakin miskin.
Bagaimana tidak, anggaran dana yang digelontorkan pemerintah di era kepemimpinan Lukas Enembe jumlahnya mencapai Rp 500 triliun.
“Tidak jadi apa-apa, rakyatnya tetap miskin, marah kita ini. Rakyatnya miskin sejak ada Undang-undang Otsus, rakyatnya tetap miskin, pejabatnya foya-foya,” kata Mahfud, Jumat (23/9).
