HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai, bahwa reformasi kultural di tubuh Polri berjalan stagnan dan terkesan mundur.
Pejabat publik yang juga merupakan Ketua Komisi Kepolisian Nasional Republik Indonesia (Kompolnas RI) tersebut meminta agar Polisi ke depan harus memiliki sikap profesional, humanis dan menghormati Hak Asasi manusia (HAM).
“Perlu ada perubahan kultur di tubuh Polri. Moralitas anggota Polri perlu diubah, terutama terkait hedonisme dan tindak kesewenang-wenangan yang kerap ditunjukkan,” kata Mahfud MD saat memberikan keynote speech di acara FGD ’Akselerasi Reformasi Kultural Guna Mewujudkan Polri Presisisi’ yang diselenggarakan oleh Kompolnas di Jakarta, Selasa (20/9).
Menurut Mahfud, meski Polri memiliki aturan yang bagus, akan tetapi ketika tidak sejalan dengan kultur dan kebiasaan aparatnya, maka akan percuma saja.
“Jangan ada arogansi dalam menyikapi masalah hukum di masyarakat. Tugas polri kan ribuan, tapi dinodai oleh satu kasus. Satker (satuan kerja) Polri sampai ke desa-desa di Indonesia. Satu saja yang nakal, akan merusak seluruhnya, oleh karena itu harus dibersihkan,” ujarnya.
Kemudian, ia juga mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo saat terjadi kasus Ferdy Sambo. Yang mana ia mengatakan, bahwa hingga Juni 2022 persepsi publik tentang Polri selalu bagus di atas penegak hukum lainnya. Namun setelah kasus Sambo, persepsi publik sempat turun, sehingga Kapolri yang bertindak memerintahkan jajarannya untuk bertindak tegas mulai sedikit bisa terselamatkan.
Ia menekankan bahwa reformasi kultural di tubuh polri harus dilakukan dengan penguatan kompetensi teknis, leadership dan etik.
“Kalau tiga ini jalan, maka presisi akan jalan. Presisi juga akan optimal, jika fungsi pengawasan berjalan dengan baik, dari internal dan eksternal,” pungkasnya.
