HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BLT BBM) dapat segera tersalurkan kepada masyarakat.
Risma menargetkan, penyaluran BLT yang menjadi bantalan kenaikan harga BBM tersebut dapat dilakukan oleh PT Pos Indonesia (Persero) minimal 90 persen pada pekan ini.
“Diharapkan PT Pos sudah melakukan pembayaran BLT BBM minimal 90 persen dari target KPM (keluarga penerima manfaat), yaitu 18.585.000 KPM,” kata Mensos Risma dalam konferensi pers bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jumat (16/9).
Sejauh ini, setidaknya sebanyak 12,7 juta atau tepatnya 12.701.985 keluarga telah menerima BLT BBM senilai Rp600 ribu tersebut.
“Hingga pukul 09.00 (WIB) tadi, PT Pos sudah menyalurkan BLT BBM di 482 kabupaten/kota, dengan jumlah 12.701.985 KPM,” katanya.
Risma mengklaim, pihaknya telah menyerahkan seluruh data penerima kepada PT Pos sebagai mitra penyalur BLT BBM.
“Kita sudah menyerahkan seluruh data ke PT Pos 100 persen,” tutur Risma.
Dengan begitu, penyaluran BLT BBM ini diharapkan dapat segera tuntas maksimal di bulan ini.
Adapun dalam proses penyaluran BLT tersebut, tentu terdapat sejumlah kendala yang ditemui. Terutama saat menyalurkan BLT di daerah pegunungan seperti di Papua hingga Papua Barat.
Selain medan yang berat, Risma menyebut para penerima tidak tercatat di Dukcapil. Sehingga, pihak Kemensos tidak bisa mencocokan nama penerima dengan NIK.
“Tapi kami akan bekerja sama dengan Dukcapil untuk penyaluran sekaligus perekaman di Papua dan Papua Barat, terutama daerah pegunungan. Itu akan kami serahkan karena aksesnya sulit, jadi akan disiapkan pesawat khusus kita ke sana dengan Dukcapil,” kata Risma.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah pada Sabtu (3/9) lalu telah resmi menaikan harga tiga jenis BBM produksi Pertamina, yakni Pertalite, Solar subsidi dan Pertamax.
Sebagai gantinya, pemerintah bakal memberikan sejumlah bantalan sosial berupa BLT BBM sebesar Rp600 ribu untuk enam bulan kepada 20,65 juta keluarga kurang mampu.
Selain itu, Jokowi juga bakal menyalurkan bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp600 ribu untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan.
“Bantuan ini mulai diberikan September selama empat bulan. Pemerintah juga menyiapkan anggaran Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dalam bentuk bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp600 ribu,” kata Presiden Jokowi kala itu.
