HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh jajarannya untuk mempercepat penyaluran bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BLT BBM) di seluruh penjuru Indonesia.
Sejauh ini, penyaluran BLT BBM telah mencapai 40 persen dari total 20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Artinya, masih ada sebanyak 60 persen KPM yang belum menerima BLT BBM.
“Ini akan terus kita dorong agar itu bisa segera cepat diselesaikan,” ujar Jokowi seperti dikutip dari laman resmi setkab.go.id, Kamis (15/9).
Sebagai informasi, pemerintah telah resmi menaikkan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar subsidi pada awal September lalu, atau tepatnya pada tanggal 3 September 2022 lalu.
Sebagai gantinya, pemerintah menyalurkan bantuan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun. Dana puluhan miliar rupiah itu salah satunya disalurkan kepada masyarakat melalui BLT BBM.
BLT BBM diberikan kepada 20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama 4 bulan. Setiap bulannya, para penerima manfaat akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 150 ribu. Dengan demikian total bantuan yang akan diterima KPM yakni sebesar Rp600 yang diberikan 2 kali.
Selain itu, pengalihan subsidi BBM juga diberikan kepada para pekerja dalam bentuk bantuan subsidi upah (BSU). Bantuan ini akan diberikan kepada para pekerja yang memiliki gaji dibawah Rp3,5 juta per bulan, masing-masing pekerja akan menerima BSU senilai Rp600 ribu.
Selain itu ada juga, subsidi biaya transportasi yang pelaksanaannya diserahkan kepada pemerintah daerah (pemda) setempat. Alokasi anggaran didapat dari 2 persen dana transfer umum, baik dari Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).
Bantuan-bantuan sosial tersebut ditujukan bagi para nelayan, angkutan umum, ojek yang paling terdampak dengan kebijakan kenaikan harga BBM dari pemerintah.
