HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengklaim bahwa pihaknya sebenarnya sudah ingin melakukan pergantian kursi Direktur Jenderal Imigrasi.
Yasonna bahkan sesumbar bahwa pengganti tersebut jauh sebelum Presiden Jokowi mengeluhkan kinerja Dirjen Imigrasi dan bawahannya yang menghambat proses investasi di Indonesia.
“Sudah diproses sejak sebulan lalu dan sekarang tinggal proses akhir,” kata Yasonna, Minggu (11/9).
Kader PDI Perjuangan tersebut mengakui bahwa proses open bidding alias lelang jabatan terbuka untuk mengisi posisi ini sebenarnya sudah diproses sejak satu bulan yang lalu.
Posisi Plt pun saat ini diisi oleh Widodo Ekatjahjana sejak 20 Juni 2021, menggantikan pejabat sebelumnya yang masuk masa pensiun Jhoni Ginting.
Untuk pengganti nama tersebut, Yasonna menjanjikan bahwa pihaknya akan segera menyerahkan nama-nama yang telah disaring untuk mengisi posisi Dirjen Imigrasi.
“Nanti tiga nama dibawa ke TPA (Tim Penilaian Akhir), tinggal proses akhir penentuan tiga besar,” jelasnya.
Yasonna pun kemudian tidak merinci apakah tiga besar yang terpilih akan langsung disodorkan untuk langsung ditunjuk oleh Jokowi.
Presiden Jokowi menilai kinerja Direktur Jenderal Imigrasi dan jajarannya gagal dalam menjalankan tugas terkait visa on arrival dan juga yang berkaitan dengan KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas).
Kegagalan tersebut diklaim Jokowi karena masih banyak laporan yang masuk ke dirinya mengeluhkan persoalan pengurusan yang terbilang rumit.
“Auranya yang saya rasakan itu, imigrasi ini masih mengatur dan mengontrol. Sehingga apa? Akhirnya apa? Menyulitkan. Ini yang diubah total, harus. Yang seharusnya, auranya adalah memudahkan dan melayani,” kata Jokowi.
Dengan kegagalan seperti itu, Jokowi pun memerintahkan Menkumham Yassona Laoly untuk segera mencopot Dirjen Imigrasi serta seluruh jajarannya.
“Harus berubah total. Kalau perlu dirjennya ganti, bawahnya ganti semua, biar mengerti bahwa kita ingin berubah,” tegasnya.
