HOLOPIS.COM, JAKARTA – Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengklaim bahwa kondisi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak terlalu pengaruhi kondisi perekonomian masyarakat.
Bahkan, Ma’ruf sesumbar bahwa kondisi tersebut tidak akan menambah kemiskinan ekstrem di Indonesia yang diklaim bakal hilang di tahun 2024 mendatang.
“Karena kita sudah memberi bantalannya melalui bansos ini, kita harapkan tidak terlalu berpengaruh tapi akan terus kita amati. Pemerintah akan terus memantau akibat-akibat daripada itu dan terus untuk menjaga. Karena pemerintah kan sudah punya target kemiskinan ekstrem 2024 nol persen,” kata Ma’ruf, Kamis (8/9).
Namun, seberapa jauh dampak penyesuaian harga BBM terhadap masyarakat miskin ekstrem, Ma’ruf beralasan bahwa kajian dan penelitiannya akan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
“Jadi, BPS yang nanti akan terus memantau dan menyampaikan informasinya kepada pemerintah. Dan pemerintah akan terus mengawal, memantau semua akibat-akibat yang terjadi,” dalihnya.
Ma’ruf pun kemudian berusaha berkilah bahwa keputusan untuk menarik sebagian subsidi lagi lagi karena dianggap tidak tepat sasaran yang justru dinikmati masyarakat mampu. Imbasnya harga BBM di pasaran pun harus disesuaikan sehingga menjadi lebih tinggi dari harga sebelumnya.
“Bahwa yang selama ini terjadi itu tidak tepat sasaran, karena itu maka ini dilakukan penataan ulang supaya yang menerima itu benar-benar yang menerima. Kalau bahasa kiainya, ya’ta’u kullidzi haqqin haqqahu, memberikan hak kepada orang yang berhak,” kilahnya.
Oleh sebab itu, akibatnya adalah harga BBM di pasaran yang menjadi lebih tinggi karena subsidinya dicabut. Menurutnya, bagi masyarakat kurang mampu yang turut terdampak atas kebijakan ini, pemerintah tetap memberikan kompensasi berupa bantuan sosial (bansos) BBM.
“Selama ini (subsidi) tidak sampai (ke sasaran), karena itu diambil. Karena (subsidi) diambil (maka) bansos BBM yang kita berikan. Jadi, kita mulai lakukan penataan-penataan,” klaimnya.
“Dan tentu saja itu ada akibatnya. Akibatnya itu kemudian ada kenaikan (harga). Sebenarnya bukan kenaikan, tapi penyesuaian. Normalisasi harga pada harga keekonomian,” sambungnya.
Sebenarnya perlunya penyesuaian harga BBM pun menurut Ma’ruf, bukan semata-mata sebagai dampak penarikan subsidi tetapi juga dipengaruhi situasi global.
Menanggapi reaksi penolakan berupa demonstrasi dari beberapa kalangan terhadap penyesuaian harga BBM ini, Ma’ruf hanya beralasan bahwa pemerintah mempersilahkan masyarakat menyampaikan aspirasi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Yang demo, ya saya kira kita semua paham di negara demokrasi aspirasi itu kan boleh disalurkan. Karena itu, ya demo tentu bagian daripada demokrasi. Tetapi, yang kita harapkan tidak anarkis, tidak menimbulkan kekacauan, tidak menimbulkan kegaduhan, ya disampaikan secara wajar saja apa yang menjadi aspirasinya. Jadi, pemerintah tentu memberikan kesempatan dalam aturan-aturan yang ada, yang kita sepakati,” pungkasnya.
