HOLOPIS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Ali Mahsun Atmo menilai, bahwa realokasi subsidi BBM ke Bantuan Sosial (Bansos) berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM tidak tepat.
Hal ini menurut Ali, sejauh ini praktik Bansos sering kali tidak tepat sasaran, bahkan rentan diselewengkan.
“Subsidi dan atau bansos dalam bentuk apapun, bentuk barang atau bentuk lainnya, ujung dan akhirnya terjadi penyalahgunaan atau penyelewengan,” kata Ali Mahsun kepada Holopis.com, Minggu (4/9).
Ali Mahsun menyebut, bahwa rakyat Indonesia pernah merasakan langsung seperti apa praktik penyelewengan pemberian hak rakyat dari pemerintah dalam bentuk Bansos.
“Kita tidak akan pernah lupa dalam sejarah negeri ini, bansos covid-19 terkorupsi oleh Mensos RI,” ujarnya.
Pun dalam konteks ini, pihaknya tidak berada di dalam kapasitas menolak atau menerima pengalihan subsidi BBM ke Bansos. Hanya saja, ia mengingatkan agar semua pihak mewaspadainya.
“Kami tidak pada posisi menerima atau menolak kenaikan harga BBM Subsidi yang dialihkan ke Bansos,” tandasnya.
Lebih lanjut, Ali Mahsun pun meminta dengan sangat agar Presiden Joko Widodo bersama seluruh kabinetnya untuk memastikan ekonomi lekas pulih. Jangan sampai, kasus krisis di Sri Lanka malah terjadi di Indonesia.
“Sekali lagi, segenap rakyat dan bangsa Indonesia tidak ingin kenyataan di Negara Srilangka terjadi di Republik Indonesia,” tegasnya.
